oleh

Pembebasan Lahan Pelabuhan Kijing Bermasalah, Di Duga Oknum BPN Bermain

Pontianak, Media Kalbar
“APBN sudah menyiapkan 14 Triliyun Rupiah untuk Pembangunan Pelabuhan oleh Pelindo tahun anggaran 2016/2017 tetapi Pelabuhan Kijing tidak ada perkembangan, perkembangan segitu-gitu aja, ternyata kini masalah pembebasan yang bermasalah di karenakan pembebasan tanahnya terlalu rendah tidak sesuai dengan kehendak masyarakat yang mempunyai lahan, disini banyak yang bermain termasuk BPN.”
Demikian disampaikan Ir. Firmansyah Mardanous, MM Anggota Komisi II DPR RI kepada media di kediamannya di Pontianak, Kamis (1/11/18)
Firmansyah yang merupakan anggota DPR RI Dapil Kalbar dari Fraksi PPP ini bersama sejumlah warga masyarakat yang mempunyai tanah mengakui beberapa saat sebelumnya berdialog dengan jajaran Kanwil BPN Kalbar. “Sebagai fungsi dari pengawasan kami bersama tim Komisi II yang di pimpin oleh Mardani A S baru selesai berdialog dengan jajaran BPN Kalbar terkait pembesan lahan pelabuhan yang masih bermasalah, terutama harga pembebasan tanah yang terlalu rendah sehingga masyarakat tidak mau, masyarakat juga di intimidasi oleh tim termasuk oknum Kades setempat agar masyarakat mau melepas tanahnya dengan harga yang sesuai dengan keinginan mereka, bahkan ada yang diminta tanda tangan untuk melepas tanah mereka dengan dimingi ketemu Presiden Jokowi.”tutur Firmasnsyah
Salah satu warga yang mempunyai tanah mengatakan bahwa Kepala Desa juga tidak berpihak kepada masyarakat, “harga yang di inginkan pemerintah terlalu rendah, kita melepas mau membeli tanah lagi tidak bisa, tidak cukup duitnya, ini namanya menyengsarakan kita.”katanya.
Firmansyah bersama masyarakat yakin ini bisa di selesaikan sesuai dengan keinginan masyarakat yang mempunyai lahan, “besok kita hasil pertemuan tadi mediasi dengan BPN, awalnya Kakanwil BPN memfasilitasi di Kantornya, namun kita menolak, kita ingin tempat yang netral.”ujar Firmansyah.
Firmansyah memperjuangkan ini bersama masyarakat karena ini adalah hak masyarakat yang harus di perjuangkan,”agar masyarakat mendapatkan hak nya secara adil dan sesuai, bukan hanya itu saya membuka siapa saja warga Kalimantan Barat yang mempunyai persoalan, di persilakan datang dengan membawa data-data, kita akan bantu,”pungkasnya.(amad)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed