by

Proyek PUPR Kalbar di Ketapang Di Sorot, Terindikasi Mark-up dan Korupsi..?

Ketapang, Media Kalbar

Percepatan pembangunan Infrastruktur daerah Kalimantan Barat memang menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan visi dan misi gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, Mhum bersama Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, maka pembangunan dan peningkatan infrastruktur terus menjadi program menarik dan menjadi perhatian utama.

Salah satunya adalah proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Tumbang  Titi – Tanjung di Kabupaten Ketapang Kalbar yang hingga kini masih di kerjakan, sementara kontrak berakhir bulan desember 2018. Proyek ini terkesan lamban tidak sesuai visi pemerintah yaitu percepatan, sementara sk adendom proyek ini masih “siluman”.

Awak Media Kalbar Konfirmasi pada pengawas teknis proyek Safi,i Selasa 5/02/2019 di katakannya,” Perpanjangan kontrak 20 hari dan pengadaan tanah laterit dan Adendumnya saya tidak tau, saya cuma pengawas lapangan saja dan mengawas kegiatan proyek jembatan itu saja,” kata pengawas Proyek Tb.titi-Tj di lap proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Tumbang  Titi – Tanjung di Kab.Ketapang Kalbar angan.

Media Kalbar konfirmasi ke Humas proyek Rp.13 M Rabu 6/02/2019 di katakanTaher. ’’Molornya dan tertunda-tunda proyek ni hari ujan terus, masa akhir pekerjaan 13 desember sampai saat ini kita masih kerjakan.” Media Kalbar pertanyakan perpanjangan kerja ADINDOM,” Saya tidak tau, yang tau detil pelaksana, kalau pajak tanah pilihan yang di kerok Jutaan meter kibik saya tidak tau, yang tau adalah pelaksana dan PPK di pontianak,” imbuhnya. “Saya tidak tau Adindom maupun ijin dan pajak galian C. Penimbunan proyek tersebut, saya hanya pengaman dan pengawas saja. Yang tau Kontraktor dan Dinas PU di Pontianak,” ungkapnya Humas proyek 13.M Taher.’’

Awak Media Kalbar lanjut konfirmasi bersama PPK (Pejabat pembuat Komitmen) pemilik proyek Rp.13.M di Dinas PU Pontianak sebut Namanya Noor, di katakanya,

”Pekerjaan proyek masih kerja dan mereka di hitung denda, dan perihal ijin Pajak Galian.C saya tidak tau, saya benar sebagai PPK tapi di lapangan ada namanya PK, dia itu yang langsung berhubungan pada penyedia langsung pada pengadaan barang/Jasa. MK kejar pertanyaan,” Seperti apa proyeknya amburadul gitu bu Noor? di ungkapkannya, ”Sudah ada tim PHO (Profesional Hand Over) serah terima pertama pekerjaan proyek. Kalau ada temuan PHO mereka masih ada perawatan ko selama 1 Tahun, makanya mereka sampai saat ini Tahun 2019 masih kerja, bila ada temuan Modus Adindom, Perawatan proyek atau menyimpang dalam kekuasaan jabatan dalam proyek ini apakah ibu Noor bisa pertanggungjawabkan? di katakannya dengan nada serak-serak basah,” iitukan ada hitungannya.”

Aneh ini proyek sampai saat ini masih bekerja luar biasa, ada apa di balik semua itu ya.?

Hasil Investigasi tim media kalbar ada hal yang menjadi perhatian antaranya Diduga kuat telah terjadi rekayasa harga pengadaan barang/Jasa, membuat penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak profesional dan perpanjangan Kontrak Adindom tak jelas terkait Proyek Milik Dinas PUPR Kalbar. ’’hasil investigasi Tim Awak MK adanya Embusan Proyek Mark-up peningkatan Jalan dan jembatan dengan Mengurangi kuantitas dan kualitas proyek .’’ Surat Perjanjian/kontrak maupun Surat Perintah Kerja (SPK). Kontrak mengatur tentang kuantitas dan kualitas barang/ jasa yang diperjanjikan. Kontraktor pelaksana adalah PT. Irendorekatama Pertiwi.

Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Tumbang  Titi – Tanjung di Kab.Ketapang Kalbar . ’’Proyek tersebut diduga Kuat mengarah kebijakan ladang potensi korupsi,  infrastruktur di proyek tersebut menghabiskan anggaranlebih dari Rp 13 miliar rupiah pada Tahun 2018.’’kata salah satu Tim Investigasi Media Kalbar*** (Yan/Tim/Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed