oleh

Junaidi Diduga Beli Suara, Masyarakat Minta Bawaslu dan KPU Tegas

Ketapang,  Media Kalbar

“Seorang Calon Legislatif  (Caleg) Pemilu 2019 mengunakan Money politic adalah tidak benar  dan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja. Tetapi tanggung jawab bersama, termasuk partai politik dan juga para caleg. Yang bermain Money politic dan mengatasnamakan menjual nama program PKH untuk kepentingan pribadi memba wanama program dan bermain uang untuk mendulang suara, sanksinya bisa di jerat Melanggar UU Pemilu No 7 Tahun 2017, Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2), bahwa selama masa tenang pemilu pelaksana, peserta, atau tim sukses dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon partai politik peserta Pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPRD dengan memberi Uang Rp.150.000/suara,”

Demikian diungkapkan Rendy Kepada Media Kalbar di Ketapang, Selasa 23/04/19.

Salah satu dugaan tim Sukses Calon DPRD Dapil 1 Junaidi, yang telah memberi uang Rp.150.000 untuk mencoblos dan memilih Junaidi caleg dari Partai Golkar sebut namanya Nulur Jaman seorang PNS. Timnya memberikan uang pada Yanti, Yahatan, Sumar dan Siti. Yang lain uangnya sudah diberikan Tim lain dari Caleg DPRD Junaidi sebesar Rp.150.000 dan membawa program Kartu PKH program Menteri Sosial dan bila tidak memilih Junaidi maka Kartu PKH (Program Keluarga Harapan) tidak akan di urus dan tidak mendapatkan Uang bantuan tersebut.

“Caleg Junaidi Dapil 1 Beli Suara Rp.150 ribu, Masyarakat Minta Bawaslu dan KPU serta Hukum Tegas,”ungkap Rendy warga tokoh masyarakat setempat.

Terpisah ”Pengaduan berkaitan dengan Pemilu adanya keberatan suara terkait kecurangan salah satu calon DPRD, itu semua Bawaslu yang akan menyelesaikannya dan Bawaslu yang akan menindak semuanya,” ucap Hari sebagai anggota KPU Kab. Ketapang Kalbar saat di konfirmasi awak Media Kalbar di ruang kerjanya.

Lanjut konfirmasi awak Media Kalbar news.com pada Komisioner Bawaslu Kab. Ketapang Nuryanto, dipaparkannya sabtu, 27/04/19, ”Money Politic salah satu calon anggota dewan dapil 1 atas nama Junaidi, laporan tersebut akan kami terima dan muaranya terpenuhi atau tidak secara formil dan materil. Pelapor harus jelas indentitasnya dan dilengkapi peristiwa kejadian berdasarkan tulisan, foto dan video tempat peristiwa terjadi di Desa mana dan saksi-saksi tersebut yang mengetahui ceritanya bukan katanya dan melengkapi bukti-bukti yang ada, maka bilamana kurang bukti tersebut, kami akan menghubungi bapak kembali. Selama 3 hari laporan ini masuk maka kami akan memberikan laporan kepada pelapor,”

Nuryanto Menandaskan Bilamana lengkap bukti yang ada, maka kami akan legister, bilamana pidananya kuat, ada Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian akan mencari fakta berkaitan money politic, “kita tindak dengan Undang-Undang. Bilamana sudah lengkap dan real, akan kita lakukan penindakan tegas siapapun itu tanpa ada kompromi, itu semua bisa kita pertanggungjawabkan. Bilamana sudah lengkap persyaratan Formil dan Materil akan kita lanjutkan ke tingkat  Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Untuk saat ini laporan pelanggaran Pemilu yang masuk ke kita 4 laporan, itu harus kita tindak dengan tegas juga bila terpenuhi pelanggaran,” Jelas Nuryanto.

Saat di hubungi caleg dapil 1 Junaidi tidak bisa atau belum bisa di konfirmasi.*** (Yan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed