by

10 Perusahaan Terindikasi Lakukan Karhutla Ditangani Dirjen Gakkum KLHK, Sangksi Pun Menanti.

Pontianak, Media Kalbar

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani menegaskan di Kalbar ada 7 Perusahaan yang di panggil menghadap untuk di mintai keterangan oleh tim penyidik Gakkum Kementerian LHK terkait Karhutla, kemudian ada 3 Perusahaan yang dimana tim sedang kelapangan untuk melihat langsung kelokasi.

“ada 7 perusahaan yang kita panggil untuk di mintai keterangan yaitu PT. MAS, PT. UKJ, PT. DAS, PT. GKM, PT. SUM, PT. TLD dan PT. SP, ini di lakukan penyegelan plang pada lokasi yang terbakar  dan ada 3 perusahaan yang kami kelapangan proses penyelidikan dan untuk di selidiki, yaitu PT. MSL di Mempawah, PT. PNS Dan PT. GYS di Ketapang.”kata Rasio Ridho Sani kepada sejumlah wartawan usai menghadiri dan memberikan pengarahan pada Rapat kordinasi penanggulana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (12/8)

Di ungkapkan Dirjen Gakkum KLHK ini bahwa surat ada 4 yang sudah di serahkan langsung di acara Rakor ini yaitu ke PT. MAS, PT. UKJ, PT. DAS dan PT. GKM, sementara yang 3 akan di serahkan langsung ke tempat perusahaan karena tidak hadir pada kegiatan Rakor di Kantor Gubernur Kalbar.

Bahkan ada beberapa perusahaan yang dari 10 perusahaan itu kembali terindikasi Karhutla, setelah tahun 2018 juga melakukan hal yang serupa.

Di terangkan bahwa di Indonesia mengenal tanggung jawab mutlak bahwa yang memiliki atau menguasai lahan bertanggung jawab mutlak, “disamping itu sesuai dengan apa yang di sampaikan Gubernur tadi kita akan dalam perusahaan-perusahaan yang banyak hot spot disamping dari 10 perusahaan tadi.”tandas nya.

Ada 3 hukum yang bisa menjerat bagi pelaku karhutla yaitu Undang-undang lingkungan hidup, Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Perkebunan. Yang bisa memberikan sanksi administrasi dan pidana bagi perusahaan.

“sekarang komitmen Bupati walikota dan Gubernur diperlukan, Bupati/Walikota Pemberi ijin, siapa yang memberikan ijin berwewenang mengawasi dan mencabut ijin termasuk Gubernur, komitmen Gubernur Kalbar tadi sudah jelas, bisa mencabut ijin lingkungan.”terangnya. (amad)

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed