oleh

Wagub Kalbar: Negara Menjamin Keterwakilan Perempuan Di Pemilu

Pontianak, Media Kalbar

Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengatakan, sesuai UU di Bidang Politik secara tegas memberikan jaminan terhadap kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam pemilu, namun Kenyataannya, keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan pada jabatan publik, baik
legislatif maupun eksekutif masih rendah.

“Demokrasi menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili,” kata H Ria Norsan, Kamis (5/3), saat membuka Kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, di Hotel Orchadz Pontianak.

Dikatakannya, tujuannya agar dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Namun sejak gagasan
demokrasi dipraktikkan, parlemen tidak pernah mewakili semua kelompok yang ada di masyarakat.

“Kenyataan ini menyebabkan parlemen sering mengeluarkan kebijakan yang justru mendiskriminasi kelompok masyarakat yang diklaim diwakilinya,” jelasnya.

Rendahnya perwakilan perempuan tersebut tidak semata-mata merugikan kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan,
kesehatan, antikekerasan, dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama mereka idak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

Pengalaman hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya.

Mayoritas laki-laki di Lembaga Legislatif sulit
diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang dirasakan dan diinginkan perempuan.

“Di Provinsi Kalbar, saat ini dari 534 orang anggota DPRD Kabupaten/Kota, perempuan hanya 45 orang (8,43 persen). Khusus di DPRD Provinsi Kalbar dari 55 orang anggota DPRD, perempuan yang terwakili hanya 4 orang (7,27 persen),” ujarnya.

Apabila dibandingkan dengan persyaratan pendirian dan pembentukan parpol yang harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan, masih kata mantan Bupati Mempawah, tentunya persentase anggota DPRD perempuan di Provinsi Kalbar masih terbilang kecil dibandingkan dengan anggota DPRD laki-laki.

Walaupun dapat juga dimaklumi bahwa yang menentukan wakil Partai Politik untuk duduk di DPRD adalah pemilih, sedangkan pemilih juga memilih wakilnya dengan berdasarkan kriteria masing-masing.

Sehingga apabila calon anggota legeslatif perempuan yang diajukan Partai Politik tidak memiliki kesetaraan atau kelebihan dari sisi kualitas dibandingkan calon anggota legeslatif laki-laki, tentunya akan mempengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender
masih dihadapkan pada kendala kultural dan struktural. Kendala kultural ditandai dengan adanya pola pikir Patriarkhi, sedangkan kendala struktural terlihat dari kultur yang melekat pada pribadi individu dan kelompok yang terbawa ke dalam pola pikir dan prilaku birokrasi yang cenderung memperlihatkan sekat-sekat stereotip.

“Kendala-kendala tersebut yang telah memberikan kontribusi pada rendahnya minat perempuan memasuki dan aktif dalam politik,” pesannya.

Norsan juga berharap, kegiatan seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan oleh berbagai pihak berkompeten, sehingga di masa yang akan datang dapat semakin menggugah semangat dan keinginan perempuan untuk memasuki dan aktif dalam politik.

“Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, bahwa kita bersama perlu
memperkuat semangat kebangsaan melalui perannya masing-masing dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis,” harapnya. (Lay).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed