oleh

Pendiri MABT: Mubes Melanggar AD/ART

Pontianak, Media Kalbar

Mencermati perkembangan suksesi kepemimpinan MABT Kalbar yang berakhir pada tanggal 12 September 2019, Suryanto,BS.c, SH sebagai Pendiri dan Perumus AD/ART MABT Kalbar, memberikan penjelasan tentang perkembangan yang terjadi akhr-akhir ini.

MABT Kalbar sebelum demisioner, tidak mampu melakukan Mubes MABT Kalbar yang ke IV, hal ini dlkarenakan adanya keadaan terganggunya kesehatan keluarga Ketum MABT Kalbar.

Kegagalan menyelenggarakan Mubes oleh Pengurus MABT Kalbar, sangat dlsayangkan, hanya karena kesibukan Ketum.

“Ini menandakan organisasi tidak berjalan dengan semestinya atau hanya tergantung pada seorang pribadi Ketua umum saja. Mubes MABT Kalbar ini melanggar AD/ART MABT Kalbar,” kata Suryanto, Senin (9/3), saat ditemui di Kantor Advokat di Komplek Pasar Flamboyan Pontianak.

Maka, masih katanya, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari jajarannya tidak berjalan dengan baik dan benar.

Setelah Dewan Pengurus Demisioner, lazimnya dalam suatu organisasi massa tidak boleh dan tidak berhak untuk mengambil keputusan yang penting dalam organisasi yang bersangkutan, maka seharusnya kembali pada aturan AD/ART yang mengatur hal-hal berkaitan dengan Mubes.

Akan tetapi, Ketua Umum MABT Kalbar yang demisioner menerbitkan Surat Mandat dengan nomor 27/DPW-MABT/lN-X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 kepada Sdr. Bie Chiung dengan tugas-tugas sebagai berikut : 1. Untuk membentuk Susunan Tim Panitia Pelaksana Musyawarah Besar MABT Kalbar selambat-lambatnya bulan Desember 2019.
2. Melaksanakan Musyawarah Besar MABT Kalbar secepat mungkin setelah terbentuknya kepanitiaan.
3. Melakukan koordinasi dengan semua lembaga serta Tokoh Masyarakat Tionghoa demi kelancaran acara tersebut.

Seiring berjalannya waktu, ternyata Sdr. Bie Chiung dinilai oleh Ketua Umum dan Sekjen gagal menjalankan tugasnya, maka Ketua Umum dan Sekjen MABT Kalbar yang demisioner mengambil sikap menerbitkan sepucuk surat Nomor 28/DPW-MABT/lN-I/2020 tanggal 3 Januari 2020, dengan prihal : Akhir Periode Kepengurusan DPW MABT Kalbar dan Rencana Pelaksanaan Musyawarah Besar.

Surat tertuju kepada Pembina MABT Kalbar.
lsi dari surat tersebut adalah sebagai berikut :

Dengan telah berakhirnya masa kepengurusan DPW MABT Kalbar periode 2014-2019, maka kami anggap perlu untuk melaksanakan Musyawarah Besar MABT guna suksesi kepemimpinan MABT Kalbar dan untuk melaksanakan amanat AD/ART MABT Kalbat, namun setelah surat mandat pelaksanaan musyawarah besar kami keluarkan kepanitiaan tidak juga terbentuk hingga saat berakhir bulan Desember.

“Untuk menghindari berlarutnya masalah ini dan seiring berakhirnya Periode kepengurusan MABT Kalbar, maka kami mohon kebijaksanaan dari Dewan Pembina untuk segera mengganti kekosongan Kepengurusan/Kepemimpinan MABT Kalbar baik sementara waktu maupun melalui pelaksanaan Musyawarah Besar,” pintanya.

Dikatakannya, Kalau dicermati dengan diterbitkannya kedua surat tersebut, maka ini menunjukkan adanya pelanggaran AD/ART MABT Kalbar. Hal ini dapat berdampak buruk, apabila dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mencoba minta bantuan teman-teman Ahli Hukum untuk mengkaji dan meniliti, apakah dalam kasus ini masuk dalam ranah Hukum Pidana,” pintanya.

Selanjutnya, apabila kita menganalisa antara Surat pertama dengan surat kedua, sangat jelas mengatakan bahwa Sdr. Bie Chiung gagal melaksanakan tugas yang diembannya yaltu membentuk susunan tim Panitia Pelaksana Mubes MABT Kalbar selambat-Iambatnya bulan Desember 2019. Oleh sebab itu, dikeluarkannya surat yang kedua.

Akan tetapi, dalam sebuah Surat Kabar di Pontianak tanggal 9 Maret 2020, Sdr. Bie Chiang kembali bermanuver menjadi Ketua Panitia Pelaksana Mubes MABT Kalbar.

Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah Sdr. Rinaldy /Sekjen MABT Kalbar demisioner, yang dengan sadar melanggar apa telah disetujui bersama Ketua Umum dalam menerbitkan Surat yang kedua tertuju kepada Pembina MABT Kalbar. Bahwa Sdr. Bie Chiung dinilai gagal menjalankan tugas yang di embannya.

“Tetapi dalam Media Massa tersebut Sdr. Rinaldy dan Sdr. Bie Chiung bersama-sama bermanuver dengan tidak memperdulikan ketentuan AD/ART MABT Kalbar,” ujarnya.

Dengan perbuatan Sekjen MABT Kalbar Demisioner yang kontroversial tersebut, dan mengingat Organisasi Massa MABT ini mempunyai sejarah yang panjang dan juga pernah terjadi masa kelam karena manuver oknum yang sama dalam memecah belah MABT Kalbar, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan.

“Perlu adanya perhatian dari para sesepuh dan Tokoh Masyarakat, khususnya Tokoh Masyarakat Tionghoa untuk menyikapi secara bijak. Demikian juga perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kalimantan Barat dalam membina ormas, agar berjalan dalam koridor AD/ART organisasi yang bersangkutan dan juga Hukum yang berlaku di Indonesia,” harapnya. (Lay).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed