oleh

Lembaga Adat Dayak Suruk Akan Ambil Tindakan Tegas Jika Oknum DPRD Kota Tidak Selesaikan Pembayaran Adat

Pontianak, Media Kalbar

Lembagaan Hukum Adat Dayak dan Budaya Suruk, Kapuas Hulu telah menyurati badan Kehotmatan DPRD kota Pontianak, meminta kejelasan dalam penyelesaian hukuman adat oknum anggota DPRD kota Pontianak M.Yuli Armansyah hingga saat ini belum juga ada titik terang penyelesaiannya.

Tumenggung Adat Dayak Suruk, A. Hudang mengatakan, dalam permasalahan hukum adat suku Dayak Suruk tidak main-main main dan kita sudah menyurati Badan Kehotmatan DPRD kota Pontianak, untuk kejelasan penyelesaian adatnya. Dan sebelumnya juga permasalahan tersebut sudah dilaporkan kepada BK DPRD kota, namun belum juga ada penyelesaiannya.

“Dalam surat yang kita layangkan, kita berikan saudara M. Yuli Armasyah batasan waktu penyelesaiannya hingga 7 (tujuh) hari sejak surat diterbitkan untuk segera menyelsaikan pembayaran adatnya. Hukum adat tidak main-main dan berlaku bagi siapapun yang melanggar, tidak pandang bulu dan harus segera diselesaikan jika melanggar adat.

Dan dalam permasalahan adat ini, Kami dari Lembaga Adat, baik dari suku Dayak Suruk akan mengambil sikap tegas, jika hukuman adatnya tidak diselesaikan. Kami akan melakukan eksekusi sesuai dengan aturan yang berlaku di Adat Kami. Kami akan mendatangi Kantor DRPD Kota beramai-ramai dan kami akan mengeksekusi rumah tempat kejadian kasus tersebut, rumah kediaman M. Yuli Armansyah untuk pembayaran hukum adatnya. Jadi, dalam permasalahan hukum adat jangan main-main, karena ini berhubungan dengan masyarakat banyak dan para Temenggung dan Panglima Suku Dayak Suruk sudah dihubungi dan siap dalam permasalahan ini,”kata Hudang.(Ismail/amad).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed