oleh

Tim Ormas Minta Pemerintah Daerah dan Gakkum Usut Tuntas Pembongkaran Gudang padi Aset Negara

Kubu Raya, Media Kalbar

Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya diminta usut tuntas dugaan Pembongkaran Gudang Padi aset Negara milik Gapoktan Tunas Mekar berlokasi di Jl Parit keladi 2 Rt 26 RW 07 di Desa pal IX Kecamatan Sungai Kakap

Diduga pembokaran dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas perintah dari seorang oknum yang pernah menjabat di lingkungan Dinas Pertanian.

Wakil Ketua DPD LAKI Provinsi Kalbar, Edy Ruslan dan Ketua DPD GERAK Indonesia Provinsi Kalbar, Darwat.Kr,SH,di dampingi Humas Kejati Kalbar,Hidayat serta wartawan turun langsung kelokasi,Jum’at(11/9).

Kepada sejumlah awak media, Edi Ruslan mengatakan,”Kami dari beberapa TIM Ormas, meminta aparat hukum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu raya mengusut tuntas terkait adanya dugaan Pembongkaran Gudang Padi Aset Pemerintah Daerah KKR milik Gapoktan Tunas Mekar

“Ini sudah merugikan uang Negara,dan jangan sampai penegak hukum dan Pemerintah Daerah diam saja,saya minta pemerintah daerah secepatnya turun kelapangan untuk.melihat lansung dan mengkakulasikan berapa kerugian negara atas pembongkaran gudang padi aset Negara tersebut

Kalau memang tidak sesuai prosedur ini sangat merugikan negara,karna setiap pembongkaran atau pengalihan dan lain-lain itu semuakan ada mekanismenya yang sudah di atur dalam undang-undang,kalau ini kan kita harus ada pelelangan atau apa itu sekarang jadi kalau memang ada perintah dari kabupaten ini kan aset kabupaten,aset negara jadi kalaumain roboh-roboh tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas ini berarti merugikan negara dan merugikan petani.

Disini gapoktan-gapoktan di rugikan karna apa karna awal – awalnyakan mungkin semuanya hasil-hasil petanian di simpan di sini,nah kalau di roboh seperti ini tanpa ada suatu mekanisme yang sudah di atur itu jelas melanggar undang-undang, merugikan negara.

“Jadi kami dari LAKI minta kepada intansi kabupaten atau Bupati kubu raya,untuk melihat masalah ini sebenarnya,jangan di biarkan kalau di biarkan berarti ini ada pembiaran,tetapi saya dengar berita ada Dewan yang sudah turun ke sini,jadi kalau Dewan sudah turun di sini tidak ada eksen juga,

Udah berenti saja biar kami yang jadi Dewan,jadi Dewan tidak ada eksen untuk masalah ini pembongkaran apa ini masalah ini atau melanggar aturan segala macam berarti dewan nya harus turun biar kami yang jadi Dewan, dimana Dewan perwakilan rakyat, Dewan itu harus merespon permintaan masyarakat atau aduan dari masyarakat.”Tegasnya

Jadi awal pertama pendirian ini tentu nya sebelum pendirian inikan barang besar,ini bukan tungau bukan jarum yang di taruh di sini,ini sudah berapa tahun berarti sudah tahu,awal pendirian ini pasti ada legallitas yang jelas baru di dirikan di lahan ini untuk di bangun gudang-gudang seperti ini,jadi sekarang baru ada stekmen bahwa lahan ini seperti ini berarti ini ada pembiaran dan pembiaran ini merugikan negara

Sementara di Lokasi Yang sama
Ketua DPD GERAK INDONESIA Provinsi Kalbar,Darwat.Kr,SH
Kepada sejumlah wartawan di menjelaskan Sebelumnyakan harus ada perencanaan ada tim, ada kepanitian,dan sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka sudah kelokasi kira-kira cocok ga lokasi yang di tentukan Kepanitian,kira-kira tidak cocokan harus pindah kalau perlu jangan di aluti,ini

yang jelas satu ada indikasi merugikan keuangan negara, khusunya petani dan warga yang ada di sini,udah jelas rugi karna mereka mengharapkan benar, sedangkan di desa ini rata mereka di sini petani padi.

“Jadi program-program pemerintah yang bagus harus di dorong, Tetapi sekarang kebalikannya kenapa harus di bongkar oleh pemerintah,apa alasannya,jadi kami dari Ormas meminta supaya aparat penegak hukum baik dari ke jaksaan atau kepolisian atau pun intansi terkait harus melakukan audit dari awal harus melakukan audit, berapa banyak kerugian negara itu jaga di tebang pilih kalau memang terlibat sikat saja kami tetap mendukung.”Tegasnya.

Sehingga berita ini di terbitkan sementra mantan Dinas perntanian yang penarnah menjabat di Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini belum bisa di hubungi
begitu juga anggaota DPR KKR.bagian Kominsi dua yang membidangan hal tersebut.(Tim/MK)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Mohon juga untuk diaudit, gudang yang sama, tepatnya di Desa Kalimas, gapoktan KALIMAS II, juga sudah dialihfungsikan untuk perumahan, Aset PEMDA KKR pada Dinas Pertanian KKR

News Feed