oleh

Puskesmas Pemahan Gagal Bangun, Desak Periksa Kadis Kesehatan Dan PPK nya

Ketapang, Media Kalbar

LSM GASAK dan LSM Peduli Kayong mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa Oknum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Agus Tri Handoko.

Hal ini di tegaskan oleh koalisi LSM, terkait gagal bangun Puskesmas Pemahan di Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang tahun 2020. Pasalnya, uang negara sudah mengucur sebesar Rp. 1.4 milyar sebagai uang muka proyek.

“Di duga 2 orang itu telah berpotensi melanggar prinsip dasar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.” Kata Koalisi 2 LSM Gerakan Anti Suap dan Korupsi  (Gasak) diwakili Sekjennya Hikmat Siregar dan Suryadi Ketua LSM Peduli Kayong (PK) kepada Media Kalbar, Rabu (13/1).

Mereka  meminta Kepolisian atau Kejaksaan untuk menelusuri proses awal perencanaan hingga pengerjaan proyek ini guna mencari penyebab gagal tuntas di tahun 2020 itu.

Koalisi LSM ini berasumsi Rustami dan Agus Tri Handoko berpotensi merugikan masyarakat dan keuangan negara dapat di buktikan dengan diperpanjangnya durasi kontrak pekerjaan, meskipun situasi itu bisa dibenarkan sepanjang memenuhi sejumlah ketentuan dalam Pepres itu.

“Penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan bisa mulai dari ini sebagi pintu masuk,” kata ujar Hikmat Siregar

Selain itu, ia juga berharap, uang muka yang sudah dicairkan sebesar Rp. 1,4 milyar dan sisa uang proyek itu turut ditelisik oleh aparat hukum.

Mereka menduga, Agus Tri Handoko adalah aktor gagalnya proyek dana DAK Afirmasi ini. Pasalnya, Dia lah yang bertanggung jawab karena dalam struktur keproyekan, Ia memiliki tim kerja dan konsultan yang dibayar negara.

“Lebih ironis, bukan putus kontrak dan atau memberikan sanksi, malahan kontraktor diberi dispensasi waktu penyelesaian dengan dalil penolakan warga itu. Bahkan sebut Polisi dari Polsek yang memberi perintah menghentikan,” tegas Hikmat.

Suryadi turut mempertanyakan sisa dana proyek itu, sebab katanya, masih ada duit sekitar Rp. 5,6 milyar yang tak jelas statusnya.

“duit itu sudah cair tapi belum dibayar ke kontraktor. Hal ini dilakukan guna menghindari sanksi dari Pemerintah Pusat dengan membuat laporan pekerjaan fiktif. Karena ini dana DAK apabila tak terserap, daerah terkena sanksi,” katanya.

Penyebab proyek ini gagal bangun tahun 2020 karena di tolak masyarakat kecamatan Pemahan.

Mereka bahkan mengadu ke DPRD Ketapang soal ini, ujungnya, material proyek di blokir masuk menuju lokasi proyek. Akibatnya, kontraktor tak sanggup rampungkan pekerjaan hingga kontrak kerja habis di tanggal 31 Desember 2020 tak satupun tiang pondasi atau konstruksi gedung lainnya terpasang.

Namun sebelumnya berbagai alasan disampaikan oleh Pihak pelaksana Yaitu PT. Mair Bela Kandarika dan PPK, seperti dimuat di mediakalbarnews.com bahwa alasan Pilkada di Hentikan oleh Polsek, Kemudian sekarang muncul karena penolakan warga. Jadi Siapa yang merekayasa dan bermain di Proyek Miliaran untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat ini…? (Tim/amad)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed