Kubu Raya, Media Kalbar
Nelayan yang tergabung dalam pengurusan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya, Lembaga Kelautan Dan Perikanan Indonesia (LKPI) Provinsi Kalbar dan Aliansi Anak Petani Kopra Kabupaten Kubu Raya mengadukan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya, Jumat 23 September 2022 sekira jam 14.00 Wib.
Saat audiensi, Ketua HNSI Kabupaten Kubu Raya mengutarakan Kota BBM subsidi kepada nelayan itu sudah jelas akan tetapi fakta dilapangan nelayan kurang mendapatkan penyaluran BBM Subsidi jenis solar.
“ Kenaikan harga BBM subsidi ini sangat berdampak sekali terhadap penghasilan para nelayan, dengan adanya pertemuan ini adanya solusi dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya karena kebutuhan BBM jenis solar bersubsidi merupakan kebutuhan dasar bagi nelayan se-kubu raya, ucapnya
Hal yang sama dikatakan Direktur LKPI Burhanudin Abdullab bahwa permasalahan nelayan cukup konplit, jadi bukan hanya persoalan kelangkaan atau penyaluran BBM bersubsidi namun ini sudah menjadi persoalan nelayan dari Hulu ke hilir
Terkait permasalahan Sub penyaluran untuk BBM subsidi jenis Petralite tidak ada keluhan namun terdapat keluhan di BBM subsidi jenis solar, bahwa sesuai SK Bupati Kubu Raya kami memiliki kuota 1 ton/hari dengan mengambil BBM di SPBU Kota Baru Ujung Pandang Pontianak
“ Kami pernah ditahan oleh pihak kepolisian, oleh pihaknya diberikan larangan bahwa Sub Penyalur Kubu Raya tidak boleh mengambil BBM di Wilayah Kota, Akhirnya kami mendapatkan kuota 1 ton untuk 1 minggu di SPBU Ambawang, mohon kiranya kami Sub penyalur BBM dari Teluk Pakedai mendapat penjelasan untuk tidak terjadinya kesalah pahaman di lapangan oleh pihak Kepolisian, ujar Wardoyo Sub Penyalu BBM Teluk Pakedai
Menjawab pertanyaan tersebut Imansyah Perwakilan Pertamina (persero) Pontianak mengatakan perlunya adanya penyampaian agar para sub penyalur mengerti alurnya, kuota yang diberikan BPA migas bukan untuk pertamina melainkan untuk pengguna yang ada di Kabupaten/kota
“ Untuk nelayan ini sudah ada dialokasikan di SPBUN, dan ini harus ada surat penunjukan dari DKP Provinsi atau Kabupaten. Untuk kouta di SPBUN itu juga sudah ada masing – masing kuota untuk air (nelayan) berapa dan darat berapa.
Jumlah SPBUN yang beroperasi di Kubu Raya ada 4 SPBUN, yaitu satu di daerah TPI, satu di daerah Tanggul, satu di daerah Sungai Rengas dan satu lagi di daerah Desa Kakap, Dengan syarat untuk membeli harus ada rekomendasi dari Dinas Terkait Provinsi atau Kabupaten, jelas Imasyah di ruang rapat DPRD Kubu Raya, terangnya
Selanjutnya, Kapal yang dilayani dibawah 30 GT, sesuai dengan perpres 121 tahun 2014,untuk kapal 30 GT keatas melakukan pengisian BBM di Agen BBM Industri, tanpa rekomendasi, ujarnya
Setelah mendengarkan keluhan dari para nelayan dan petani kopra Sekda Kubu Raya, Yuzran Anizam, S.Sos., M.Si mengatakan Kuota BBM Subsidi Kabupaten Kubu Raya 31.000 KL/tahun dan realisasi di lapangan sub penyalur 3.000 Liter/tahun, hasil penyampai dari para Audients dari semua perwakilan, pemda melalui Dinas perikanan akan mendatakan nelayan di Kabupaten Kubu Raya.
“ Kita akan bentuk tim terpadu dalam melakukan pengawasan sub penyalur pengambilan dan pendistribusian BBM bersubsidi kepada masyarakat, fungsi kontrol yang akan kita kedepankan yang mana pemda akan meminta BPK untuk melakukan audit terhadap penyaluran BBM bersubsidi di kabupaten Kubu Raya, mulai dari pertamina, SPBU dan Sub penyalur sampai ke Masyarakat, terangnya di ruang rapat DPRD Kubu Raya.
Wakil 1 Ketua DPRD Kubu Raya Ir. Usman mengatakan, Sub Penyalur di Kubu Raya ini hanya baru 8 Sub Penyalur mungkin ini tidak bisa mendistribusikan secara merata ditambah lagi kouta yang diterima tidak sesuai.
” Diharapkan dengan adanya pertemuan ini dan penyampaikan dari semua pihak menjadi bahan masukan dari Dinas terkait sesegera mungkin mendapatkan solusi, pintanya.
“Harapan kami Polres Kubu Raya agar para pihak terkait serta masyarakat dapat menjaga situasi di wilayah Kabupaten Kubu Raya agar tetap kondusif sehingga masyarakat Kabupaten Kubu Raya aman dan tentram dan mari kita bersama – sama menjaga situasi Kamtibmas tetap aman serta tidak terpancing isu – isu yang berkembang, ujar Kasat Intekam Polres Kubu Raya, kata Kasat Intelkam Polres Kubu Raya AKP Srinanto, S.AP, Rabu 28/9/22.
Hasil dari rapat tersebut bahwa Sub penyalur agar segera beroperasi dan penyaluran BBM bersubsidi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh Bupati Kubu Raya dan dapat diangkut secara rapel 2 hari diangkut dalam 1 kali dan terkait dengan BBM bersubsidi nelayan akan dilakukan kerja sama antara DKP Kabupaten Kubu Raya dan LKPI Provinsi Kalimantan Barat untuk kepengurusan Pass kecil kapal nelayan, Pemda akan meminta BPK mengaudit distribusi Kuota BBM Bersubsidi di Kabupaten Kubu Raya, Dalam pengawasan kelangkaan harga BBM Bersubsidi maka DPRD Kabupaten Kubu Raya akan membentuk Tim Pansus. (Hms/amad)
Comment