by

Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal Pejabat Negara, Salah Satunya Jenderal LSP

JAKARTA, Media Kalbar — Bareskrim Polri menyampaikan perkembangan penanganan dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural, penghapusan intersepsi elektronik, serta illegal access.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026) malam tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menjelaskan bahwa Kejadian tersebut berlangsung pada periode tahun 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan-penyadapan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Terdapat beberapa nomor yang dimasukkan ke server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui verifikasi. Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitannya dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk menghapus file-file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut.

Pelapor selaku petugas yang mengetahui hal tersebut membuat laporan polisi pada tanggal 31 Oktober 2026. Bareskrim Polri kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan dan penyidikan dengan telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa handphone sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, serta lembar hasil analisis siber.

Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dengan inisial Jenderal LSP, ASN, dan EH. Sementara 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu Saudara SU.

Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau melawan hukum terhadap nomor-nomor milik Presiden Prabowo Subianto, para menteri Indonesia, pejabat negara, para tokoh partai politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.

Adapun modus operandinya, pada tahun 2025 dan 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran LP (Laporan Polisi), yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum, dan menghapus log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut.

Yang seharusnya, kegiatan pemantauan dan penyadapan harus diakses sesuai aturan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, di mana harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan hak, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan, dengan tujuan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu perbuatan tindak pidana yang berdasarkan hukum.

Pasal yang disangkakan:

1. Pasal 255 dan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berbunyi: secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana 10 tahun.

2. Pasal 332 Ayat 1 dan/atau Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,.di mana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik, dengan ancaman pidana penjara 5 tahun.

3. UU ITE Pasal 32 Ayat 1, di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik, dengan ancaman pidana 8 tahun.

Kabareskrim menegaskan telah menetapkan 3 tersangka dan 1 masih dalam proses pemeriksaan saksi sebagai bentuk komitmen penegakan hukum. (*/Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed