PONTIANAK, Media Kalbar
Diperbaharuinya Pokja Mangrove Kalbar, berdampak pada percepatan dan optimalisasi dalam pengelolaan mangrove kedepannya.
“Pola – pola koordinasi dan pola kolaborasi yang memang harus diintensifkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas yang kita jalankan. Terlebih, banyak persoalan dan tantangan yang kita hadapi, namun kita memiliki optimisme untuk mencapai hasil – hasil terbaik. Melalui kegiatan ini, mudah – mudahan dapat dihasilkan kesepakatan – kesepakatan, rumusan kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya mengembangkan pengelolaan mangrove daerah Kalbar.” Ungkap Asisten III) Drs. H. Alfian Salam, M.M., mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi dan Pengukuhan Anggota Kelompok Kerja Mangrove (KKM) Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (9/11/2022).
Disampaikan Indonesia memiliki mangrove terluas yang ada di Dunia dan keanekaragaman strukturnya yang paling bervariasi. Ekosistem mangrove memiliki manfaat sebagai fungsi Konservasi, Pendidikan, Ecotourism dan Identitas Budaya serta menjaga stabilitas pantai.
“Kondisi mangrove belakangan ini dalam tekanan, kerusakan diakibatkan aktivitas manusia, yang hanya mengutamakan aspek ekonomi, dan mengesampingkan ekologi. Ekosistem mangrove Kalbar ini sendiri seluas hampir 200 ribu Hektar dan memiliki garis pantai mangrove sekitar 2.000an Km. Kita juga memiliki 40 jenis Mangrove, 30 jenis Pohon, 3 jenis Semak, 3 jenis Palem, 2 jenis Liana dan 1 jenis Paku Pakuan. Kita memiliki 2 spesies mangrove yang tergolong langka yakni, Bruguiera Hainesii dan Candelia candle. Dan Bruguiera Hainesii tidak lebih dari 300 pohon di dunia. Ini patut kita jaga bersama”, tegas Alfian
Asisten III mengapresiasi kegiatan ini, “Atas nama Pemprov Kalbar, meyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini. Diharapkan melalui Kelompok Kerja ini, kedepannya pengelolaan mangrove di Kalbar menjadi lebih baik dan optimal. Tentunya keberadaan Pokja Mangrove Daerah menjadi bagian penting dalam pembangunan lingkungan hidup di wilayah Kalbar”, ungkap Alfian.
Asisten III ini mengharapkan rehabilitasi ekosistem mangrove memang mutlak untuk harus segera dilaksanakan guna memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan daya dukung produktivitas dan perannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
“Bagi daerah yang telah memiliki Pokja Daerah Kalbar, perlu segera melakukan revitalisasi yang menginduk kepada Pokja Nasional. Kita mengharapkan dengan Pokja yang ada, dengan jumlah anggota yang cukup besar, kolaborasi dan koordinasi menjadi semakin efektif. Karena kita yakin bahwa kehadiran Kelompok Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam rangka mengelola ekosistem mangrove yang ada di wilayah Kalbar. Kita ingin banyak hal yang bisa dihasilkan oleh Pokja Mangrove ini, kita ingin banyak mendapatkan memasukkan hasil pemikiran dari Kelompok Kerja Kalbar, agar dapat semakin intensif dan edukatif dan berkesinambungan”, tutup Alfian.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas LHK Provinsi Kalbar Ir. H. Adi Yani, M.H., Kepala Balitbang Prov Kalbar Dr. Herkulana Mekaryani, M.Si., Kepala BPDAS Kapuas Remran, S.Hut, M.Si, Akademisi, NGO / LSM terkait lingkungan serta Para Pegiat Lingkungan Hidup khususnya Ekosistem Mangrove.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pengelolaan mangrove antara Pemprov, Pemkab dan Multipihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove sebagai tindak lanjut penyiapan penyusunan kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di wilayah Kalbar.
Kepala BPDAS Kapuas Remran, S.Hut, M. Si., ketika dikonfirmasi medolia mengatkan bahwa Anggota Kelompok Kerja Mangrove (KKM) Provinsi Kalbar yang beranggotakan dari semua instansi terkait lintas sektor baik provinsi, Kabupaten/Kota, LSM, Komunitas Pengguiat Mangrove diharapkan sebagai wadah komunikasi dalam hal mengangkat issu-issu tentang Mangrove yang ada di Kalbar yaitu 162.967 Ha tetap terjaga, eksis jangan sampai rusak atau terdegradasi dan berkurang.
“Kita fasilitasi bisa mendorong bagaimana upaya masyarakat, pemerintah bersama mengelola menjaga mangrove yang ada.” Kata Remran.
Dalam hal ini menurut Remran, awal KKM menyusun program kerja, dengan program kerja yang jelas dan terarah, hasilkan aksi-aksi dilapangan, “dalam aksi ini melibatkan semua komponen masyarakat penggiat mangrove dan instansi terkait seperti DKP, Dispora, Intinya bagaimana mangrove di Kalbar tetap terjaga.” Tandasnya.
Diterangkan bahwa mangrove di Kalbar 162.967 Ha, yang dalam kawasan 110.200 Ha, diluar kawasan atau pesisir 52.000 Ha.
Sebelumnya Ketua KKM Provinsi Kalbar Ir. H. Adi Yani, M.H., mengatakan bahwa mangrov di Kalbar yang sudah harus diperbaiki sekitar 30% sampai 40% yang kritis. “Kelompok kerja mangrove ini untuk menyelamatkan mangrove, yang kita tahu ini untuk melindungi wilayah daratan, kalau tidak ada mangrove air asin bisa cepat masuk, sehingga air bersih untuk masyarakat rusak, air bersih berkurang.” Ungkap Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar ini.
Menurut Adi Yani banyak potensi ekosistem mangrove yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wisata alam magrove, madu kelulud, kepiting, ikan, udang dan lainnya. (Amad)
