SAMBAS, MEDIA KALBAR – Persoalan pertambangan dinilai tidak semata-mata berhenti pada soal siapa yang berwenang menerbitkan izin, apakah pemerintah daerah atau pemerintah
SAMBAS, MEDIA KALBAR – Persoalan pertambangan dinilai tidak semata-mata berhenti pada soal siapa yang berwenang menerbitkan izin, apakah pemerintah daerah atau pemerintah
SAMBAS, MEDIA KALBAR – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Johana, S.H., mendukung penuh instruksi Presiden RI terkait penertiban tambang ilegal
SAMBAS, MEDIA KALBAR – Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan izin usaha pertambangan atau IUP bermasalah mendapat dukungan dari berbagai kalangan, mulai
Jakarta, Media Kalbar Tingginya minat masyarakat, terutama lulusan baru, terhadap program magang mendorong Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajukan penambahan 150 ribu kuota peserta
JAKARTA, Media Kalbar PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mempercepat pengembangan proyek Compressed Biomethane Gas
MALUKU, Media Kalbar PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), subholding Perkebunan Nusantara, mempercepat program hilirisasi kelapa melalui rencana tanam ulang (replanting) di
