Kapuas Hulu, Media Kalbar
Pemkab Kapuas Hulu mengajukan anggaran untuk pembangunan Kantor Bupati baru satu atap sebesar Rp 100 milyar kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dibahas didalam rapat paripurna di ruang paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
Pada rapat paripurna itu dilakukan pemandangan umum, konsultasi antara Eksekutif dan Legislatif serta pendapat akhir delapan fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Pendapat akhir delapan fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pemandangan umum Bupati Kabupaten Kapuas Hulu di aula paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu . Senin ( 22/11/2021 )
Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang disampaikan Aweng menyampaikan peraturan perundangan undangan tentang otonomi daerah salah satu unsur penting dalam kemandirian untuk mengatur daerah .kami fraksi partai Demokrat mengapresiasi pihak Eksekutif untuk membangun kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu satu atap, tetapi kami di DPRD harus mengetahui desain perencanaan bangunan itu. Perku dilakukan kajian hukum terkait aset kantor yang menjadi bagian dari pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu satu atap, ungkapnya
Fraksi PPP yang dibacakan M Zaini mengatakan , kami meminta didalam pembangunan kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu satu atap sudah ada tim perencanaan dari tim Eksekutif, sehingga tidak bertentangan dengan aturan
Fraksi PPP merasa yakin atas pandangan umum Bupati Kabupaten Kapuas Hulu dan tidaklah berlebihan
kiranya fraksi PPP memberikan cacatan untuk melakukan penyempurnaan dan kalau sudah rampung mohon kepada pihak teknis untuk menyampaikannya kepada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, ucapnya
Fraksi partai Nasdem yang disampaikan Silvia mengatakan dengan dibangunya kantor Bupati Kapuas Hulu satu atap mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, agar Kabupaten Kapuas Hulu lebih baik, tuturnya
Fraksi partai Gerindra disampaikan Baraun mengatakan pembangunan kantor Bupati Kabupaten Kapuas satu atap memerlukan pembiayaan yang besar serta perlu melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi kepada pelayanan birokrasi, katanya
Fraksi partai Golkar disampaikan Piramli sehubungan dengan pembahasan konsultasi antara Pemkab dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pembangunan kantor Bupati satu,
sesuai degan sikap kami tentang pembangunan kantor Bupati satu atap
mengingatkan kembali dengan ditetapkanya pembangunan gedung kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu satu atap dapat meningkatkan pelayanan publik dan untuk kepentingan umum sesuai Undang Undang yang berlaku,
Fraksi persatuan Bangsa disampaikan Alimin dengan akan dibangun kantor Bupati Kapuas Hulu satu atap diharapakan pengerjaan tepat waktu, karena memerlukan pembiayaan relatif besar maka perlu melakukan pengawasan evaluasi tepat waktu dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, ucapnya
Ketua DPRD Kuswandi mengatakan dapat disimpulkan delapan fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada pembangunan gedung kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu satu atap, pungkasnya ( ICG / MK )
Comment