Sambas, Media Kalbar – Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sambas itu, menjadi moment penting Fraksi Demokrat menyampaikan beberapa catatan penting. Diantaranya berkaitan dengan tenaga guru yang ada di Kabupaten Sambas.
Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sambas, melalui juru bicara Fraksinya, Muzahar SH, memberikan beberapa catatan penting pada Paripurna DPRD, Jumat (14/6).
“Berkaitan dengan akan berakhirnya masa tugas guru yang menurut catatan tahun ini, terdapat 1000 lebih guru purna tugas. Kabupaten Sambas akan dihadapkan dengan krisis tenaga pendidik. Kami ingin mengetahui langkah strategis dari Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyikapi kondisi ini,” jelasnya
Aspek lain yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat diantaranya terkait Program Hibah Jalan Daerah atau PHJD. Muzahar menyebutkan, masih terdapat pekerjaan PHJD di Kabupaten Sambas yang belum selesai dibeberapa titik kegiatan.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, apakah PHJD itu ada kelanjutan dari pemerintah pusat?,” katanya
Muzahar menyampaikan melalui momentum pemandangan umum itu, Fraksi Demokrat menegaskan menolak pembentukan OPD baru. Menurut dia, sekarang ini yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah mengoptimalkan OPD yang ada.
“Berkaitan rencana pemerintah daerah untuk mewacanakan pembentukan atau menambah OPD baru, fraksi kami tegas menolak dengan dasar bahwa hanya akan menambah beban anggaran. Lebih baik yang ada saat ini dioptimalkan dengan menempatkan SDM yang mampu untuk melaksanakan tugas lebih baik,” jelasnya (rai)
Comment