Pontianak, Media Kalbar
Proyek pembangunan Waterfront Sambas di kawasan Keraton Kesultanan Alwatzikhoebillah Sambas yang digadang-gadang sebagai ikon baru Kabupaten Sambas kini menjadi sorotan tajam. Proyek senilai Rp 8 miliar yang dimulai pada 2022 itu terbengkalai dan meninggalkan kawasan dalam kondisi porak-poranda, memunculkan kritik pedas terhadap mantan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yang saat ini mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur dalam Pilkada 2024.
Selama masa kampanye, Sutarmidji terlihat intens mencari dukungan di Sambas. Namun, masyarakat kecewa karena ia tidak pernah menyambangi lokasi proyek Waterfront Sambas yang terbengkalai. “Harusnya dia datang langsung ke sini, melihat dampak dari kebijakannya. Jangan hanya memberi janji manis, tapi bukti nol,” kata Zainal, warga Dalam Kaum Sambas yang tinggal dekat lokasi proyek.
Menurut Zainal, proyek yang dihentikan Sutarmidji setelah menghadapi masalah hukum tersebut tidak hanya gagal memenuhi janjinya tetapi juga merusak kawasan cagar budaya Keraton Sambas. “Jalan-jalan rusak akibat pembangunan itu tidak pernah diperbaiki. Usaha kami terganggu, ekonomi masyarakat terpuruk. Sutarmidji harusnya mengakui kegagalannya,” tegas Zainal.
Protes masyarakat Sambas sebelumnya sempat mencuat dengan pemasangan baliho besar di lokasi proyek. Baliho tersebut memuat foto Sutarmidji disertai tulisan: “Mana Janji Gubernur?” sebagai bentuk kekecewaan terhadap janjinya yang tidak terealisasi. “Dia berjanji akan menyelesaikan proyek ini sebelum masa jabatannya habis, tapi nyatanya hanya janji kosong,” tambah Zainal.
Anggota DPRD Kalbar dapil Sambas, H. Subhan Nur, turut menyoroti persoalan ini. Dalam berbagai kesempatan di media sosial, ia mengkritik Sutarmidji yang dianggap melempar tanggung jawab. “Kalau proyek berhasil seperti Rumah Melayu Sambas, dia paling depan mengakuinya. Tapi kalau proyek gagal seperti ini, dia diam dan mencari kambing hitam,” ujarnya.
Proyek Waterfront Sambas awalnya digagas untuk mempercantik kawasan Kraton Sambas dan menarik wisatawan. Namun, proyek tersebut berhenti setelah dugaan penyimpangan anggaran muncul, menyebabkan para pihak yang terlibat diperiksa secara hukum. Hingga kini, proyek tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda dilanjutkan, membuat kawasan tersebut menjadi simbol kegagalan perencanaan pembangunan di bawah kepemimpinan Sutarmidji Gubernur Kalimantan Barat saat itu, ini juga bukti bahwa anggaran yang katanya bebas dari masalah hukum ternyata bermasalah hukum.
Masyarakat Sambas berharap ada langkah nyata dari pemerintah berikutnya untuk memperbaiki kondisi ini. “Proyek ini harus diselesaikan. Jangan dibiarkan menjadi bukti kegagalan terus-menerus,” tutup Zainal dengan nada kesal. (*/Amad)
Comment