Sambas, Media Kalbar– Bupati Sambas, Satono, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memantau perkembangan isu perbatasan, terutama terkait klaim sebagian wilayah Temajuk oleh Malaysia. Meskipun pengelolaan batas negara merupakan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya tetap aktif dalam komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak.
“Sambas adalah daerah perbatasan, sehingga ketika ada isu seperti ini, masyarakat Sambas yang pertama kali merasakan dampaknya. Rekan-rekan media juga langsung bertanya kepada kami,” ujar Bupati Satono saat Kuker Danrem ke Sambas , Jumat (25/1/2025)
Sebagai bentuk respons cepat, seluruh kepala daerah perbatasan telah dimasukkan ke dalam grup koordinasi Sosekmalindo (Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia).
“Kami tidak hanya menjadi peninjau, tetapi juga peserta aktif, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan membantu menyampaikan perkembangan kepada media,” tambahnya.
Selain itu, Bupati Satono memastikan bahwa stabilitas di perbatasan tetap terjaga dan tidak ada gangguan besar yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia juga mengimbau warga agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumbernya.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memastikan kepentingan wilayah dan masyarakat Sambas tetap terjaga,” tutupnya.(Rai)
Comment