Sambas, Media Kalbar – Program pembinaan keagamaan yang dilakukan Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sambas selama pandemi Covid-19 diakui Bupati Sambas, H.Satono dianggap tidak jelas, pasalnya Laporan terkait program yang sudah dilakukan Kemenag tidak pernah dilaporkan kepada dirinya.
Terkait hal tersebut Bupati Satono mengaku jengkel dengan kinerja Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sambas, Sipni.
“Saya katakan Kemenag ini kinerjanya kurang. Saya pernah tantang Pak Sipni (Kepala Kemenang Sambas) untuk menyampaikan laporan pembinaan keagamaan yang dilakukan, sudah berbulan-bulan belum ada juga laporannya,” jelasnya , Senin (22/11/2021).
“Sudah saya sampaikan dalam kegiatan DMI tempo hari, memang Kemenag adalah lembaga vertikal yang tidak di otonomi daerahkan. Tapi yang dibina itu orang Sambas. Rakyat saya, iya kan?. Saya harus tau sejauh mana progres report pembangunan agama di Sambas,” tegasnya lagi, saat diwawancarai usai meresmikan program bedah rumah dan pembinaan mualaf oleh Baznas di Pemangkat
Lanjutnya lagi H.Satono menilai bahwa Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Sambas, Jangan hanya duduk di kantor saja dan sekedar membuat laporan di atas kertas. Lanjutnya lagi Ia meminta kepada Kepala Kemenag Sambas untuk turun langsung ke lapangan agar bisa melihat seberapa banyak masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
“Jangan hanya laporan di atas kertas, saya tantang itu Kepala Kemenang. Jangan hanya duduk di kantor, ke lapanganlah berikan pembinaan pencerahan. Turun ke lapangan biar tahu bagaimana kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19,” ungkapnya
Dikatakan Bupati bahwa selama pandemi ini banyak masalah sosial yang perlu diselesaikan bersama. Dia mencontohkan seperti siswa sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) banyak yang tidak bisa membaca karena tidak ada belajar tatap muka. Oleh sebab itu, dia meminta Kemenag juga harus melakukan peninjauan lapangan kepada siswa TPA dan Madrasah.
“Kalau tidak bisa kepalanya, stafnyalah diturunkan, biar bisa bersinergi. Saya tidak marah, karena selama pandemi ini banyak sekali problem sosial yang harus diselesaikan. Contoh sekolah formal saja banyak yang tidak bisa membaca karena tidak tatap muka, sekarang bagaimana dengan TPA dan Madrasah. Ini PR besar bagi kita,” katanya.
“Saya rasa, kalau kita duduk satu meja, membangun sinergitas, solusi pasti kita dapatkan, jangan diam-diam saja. Inikan dari ujung Selakau, ujung Subah sampai ujung Paloh itu ada 163 desa, coba bayangkan,” timpalnya.
Baginya untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat perlu sinergi semua pihak, tak terkecuali Kemenag. Dia tidak ingin Kemenang sebagai lembaga vertikal tidak singkron dengan pemerintah daerah, sehingga program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.
“Saya banyak dapat laporan, tingkat perceraian tinggi, ini tugas siapa, KUA menikahkan, PA menceraikan, jadi bagaimana ini, setiap hari lahir problem sosial. Ini tanggaung jawab bersama. Saya minta semuanya aktif bersinergi, termasuk Kemenag,” ungkapnya
( Urai Rudi )
Comment