Desakan Masyarakat dan Dinamika Sosial-Politik: Jembatan Sungai Sambas Besar sebagai Simbol Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Sambas, Media Kalbar – Gerakan Masyarakat Pembangunan Merata (GEMPAR) menggelar aksi di Kantor DPRD Kabupaten Sambas, Rabu (12/02/2025), mendesak percepatan peresmian Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB). Ratusan warga dari Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Tangaran, dan Tebas turun ke jalan, menyuarakan tuntutan yang mencerminkan aspirasi publik terkait pembangunan yang berkeadilan.

Tuntutan GEMPAR tidak hanya menyangkut percepatan peresmian JSSB, tetapi juga pembukaan akses jembatan sepanjang 1.200 meter untuk memperlancar mobilitas masyarakat. Lebih jauh, mereka menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah mereka, yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian dibanding wilayah lain di Sambas.

Aksi ini mencerminkan dampak sosial dan ekonomi dari lambatnya realisasi pembangunan. Masyarakat yang menggantungkan hidup pada perdagangan, pertanian, dan jasa merasakan dampak keterbatasan akses transportasi, terutama dalam distribusi barang dan jasa. Lambatnya peresmian JSSB dinilai menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara politik, aksi GEMPAR ini menjadi ujian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam merespons tuntutan masyarakat. DPRD Sambas melalui Wakil Ketua III Ferdinan Syolihin mengakui bahwa tuntutan GEMPAR merupakan masukan yang positif bagi pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menindaklanjuti permintaan masyarakat dengan mengadakan rapat koordinasi bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalbar di Pontianak.

Dalam konteks pemerintahan, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno, menjelaskan bahwa Pemkab Sambas telah mengajukan permohonan percepatan peresmian JSSB melalui dua surat resmi, salah satunya ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jembatan ini masih menunggu uji coba terakhir sebelum dapat dibuka untuk umum.

Bupati Sambas, H. Satono, yang sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR pada 7 Februari 2025, menegaskan bahwa keberadaan JSSB memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Ia menyebutkan bahwa pembukaan jembatan ini akan mempercepat konektivitas daerah strategis nasional seperti PKSN Paloh-Aruk serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Desakan GEMPAR juga menyingkap berbagai masalah lain di Sambas, seperti buruknya infrastruktur jalan, kelangkaan LPG 3 kg, dan maraknya pukat trawl yang merugikan nelayan lokal. Isu-isu ini memperkuat urgensi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan meningkatnya tekanan dari masyarakat, Bupati Sambas kini memiliki momentum untuk mengambil langkah tegas dalam mendorong pemerintah pusat agar segera meresmikan JSSB. Jika tuntutan ini diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang aksi seperti yang dilakukan GEMPAR akan semakin besar, berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di Sambas.

Bagi masyarakat, JSSB bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi simbol pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, publik berharap Bupati Satono dapat menggunakan seluruh pengaruh politiknya agar aspirasi rakyat Sambas segera diwujudkan.