Katingan, Media Kalbar
Rombongan Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah yang dipimpin Direktur Pelayanan HAM KemenHAM RI, Osbin Samosir, menghadiri Rapat Koordinasi Pendampingan Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Katingan, Selasa (19/8). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan implementasi PSN di daerah sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenham Kalimantan Tengah, Kristiana Meinalita Samosir, membuka rapat dan memperkenalkan jajaran Kemenham. Ia menekankan bahwa setiap program pembangunan, khususnya PSN, harus berlandaskan pada penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.
Direktur Pelayanan HAM, Osbin Samosir, menegaskan bahwa Kemenham saat ini fokus pada tiga agenda utama: revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, penyusunan Perpres Kepatuhan HAM bagi pelaku usaha, serta Perpres Kepatuhan HAM bagi instansi pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia sekaligus memastikan setiap pelaku usaha dan penyelenggara negara memiliki kepatuhan yang jelas terhadap standar HAM.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kunjungan ke Katingan difokuskan pada pemantauan Proyek Strategis Nasional terkhususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), karena pemenuhan gizi merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar atas kesehatan dan kelangsungan hidup anak.
Pada sesi diskusi, Wakil Bupati Katingan, Firdaus, memaparkan beberapa PSN lain seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda Unggulan, Koperasi Merah Putih, dan swasembada pangan. Dari perspektif HAM, program-program ini dinilai berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap hak atas pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Ketua SPPG Katingan, Citra Resmi Nanda Putri Pertiwi, melaporkan bahwa hingga saat ini terdapat 3.500 penerima manfaat MBG setiap hari, dengan target mencakup 15 sekolah. Program MBG untuk ibu menyusui (Busui) akan mulai berjalan pada awal September 2025. Ia juga menyampaikan progres pembangunan beberapa SPPG yang diharapkan mampu memperluas jangkauan pemenuhan gizi di daerah.
Usai rapat, rombongan meninjau SDN 03 Kasongan Lama sebagai salah satu sekolah penerima manfaat MBG, lalu melanjutkan kunjungan ke Sekolah Rakyat Katingan. Sekolah ini menjadi perhatian khusus karena merupakan satu-satunya Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah, yang menyediakan pendidikan alternatif berbasis kerakyatan dengan dukungan wali asuh dan wali asrama bagi 100 siswa SMP dan SMA. Kunjungan ditutup dengan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Katingan.
Melalui kegiatan ini, Kemenham menegaskan kembali bahwa pemenuhan HAM tidak dapat dipisahkan dari program pembangunan nasional. Akses terhadap gizi, pendidikan, dan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan implementasi PSN di Katingan tidak hanya sukses secara pembangunan, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan prinsip-prinsip HAM di daerah. (*/Amad)
Comment