Pontianak, Media Kalbar
Pengurus DPD Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2029 resmi dilantik secara langsung oleh Ketua Umum FSKN, Karaeng Turikale VIII Maros, Sulawesi Selatan, Brigjen Pol (Purn) Dr. H. A.A. Mapparessa, M.M., M.Si., di Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (16/12).
Pelantikan tersebut disaksikan oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Raja dan permaisuri yang se Indonesia yang hadir, Para Rektor dan sejumlah undangan yang hadir.
Pj Gubernur Kalbar, dr. H. Harisson, M. Kes., saat memberikan sambutan menyampaikan apresiasi dilantiknya FSKN Provinsi Kalbar dan diharapkan bisa bersinergi untuk membangun Kalbar untuk lebih maju.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum FSKN. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, tanggung jawab dan integritas, Saya berharap agar FSKN Kalimantan Barat terus dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Daerah serta lembaga dan organisasi budaya lainnya untuk memajukan kebudayaan daerah serta memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat, kemudian dapat memprovokasi masyarakat agar giat saling bahu-membahu untuk membangun Kalimantan Barat menuju Kalimantan Barat yang lebih maju dan sejahtera,” ungkap Pj. Gubernur Kalbar.
Ketua Umum FSKN, Brigjen Pol (Purn) Dr. H. A.A. Mapparessa, M.M., M.Si., menyampaikan bahwa FSKN merupakan perkumpulan para Raja dan Sultan yang ada di Nusantara, “forum ini mempunyai visi misi untuk pelestarian pengembangan dan pewarisan budaya yang ada di masing-masing Keraton, intinya adalah kita harus menjadi patner strategis Pemerintah untuk melestarikan dan mewariskan budaya yang sudah dititipkan oleh para leluhur kita. Kita jaga kearifan lokal, budaya kita agar tidak tergerus oleh budaya luar.” Ungkap Raja Maros ini.
Karaeng Turikale VIII Maros Brigjen Pol (Purn) Dr. H. A.A. Mapparessa, M.M., M.Si., juga menerangkan bahwa anggota FSKN lebih dari 200, itu juga belum terdaftar semua, karena diketahui bahwa raja dan Sultan sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, dimana mereka merupakan kepala pemerintahan di wilayahnya masing-masing saat itu, setelah Indonesia Merdeka para raja dan Sultan sepakat untuk menyerahkan ke Presiden Soekarno untuk Republik Indonesia.
Ketua DPD FSKN Provinsi Kalbar, Pangeran Ratu Gusti Kamboja yang baru dilantik menjelaskan bahwa pemilihan pengurus sudah sejak tahun 2023 di Sanggau, hari ini baru ada kesempatan untuk pelantikan.
“Kepengurusan ini terdiri dari unsur Keraton, akademisi, pegiat budaya, aktivis sosial, jadi kita kolaborasi dari berbagai pegiat budaya yang bersedia memajukan kebudayaan.” Kata Raja Matan Ketapang ini.
Disampaikan bahwa kedepan FSKN Kalimantan Barat berupaya bagaimana warisan tradisi Keraton tetap terjaga agar budaya Keraton lebih tinggi, “Kita merawat kebudayaan ini agar tidak punah.” Ujarnya.
Kegiatan pelantikan FSKN Provinsi Kalbar ini juga dirangkai dengan Pelantikan Laskar dan Srikandi FSKN Kalbar dan MoU antara FSKN dengan Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak. (Amad)
Comment