DPD LP 08 Laskar Prabowo: Pejabat Harus Menjadi Pelayan publik, Bukan Penguasa

Kubu Raya, Media Kalbar

Ketua Harian DPD LP 08 Laskar Prabowo menyatakan bahwa Pejabat Harus Menjadi Pelayan publik, Bukan Penguasa.

Pejabat yang terpilih melalui proses demokrasi hendaknya tidak merasa menjadi penguasa, tetapi harus memahami bahwa mereka adalah pelayan publik yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan anggaran yang mereka kelola berasal dari pajak rakyat, sehingga harus dikelola dengan transparansi dan penuh tanggung jawab.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Harian DPD LP 08 Laskar Prabowo, Edyy Ruslan kepada sejumlah awak media, Jumat (4/4/2025) dalam menanggapi fenomena sejumlah pejabat yang setelah terpilih justru menunjukkan sikap arogan dan jauh dari rakyat.

“Jabatan itu amanah. Pejabat bukan raja, tetapi pelayan masyarakat. Anggaran yang mereka gunakan bukan uang pribadi, melainkan hasil dari pajak rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa seorang pejabat harus senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Kebijakan yang dibuat harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Masyarakat juga diingatkan untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

“Kita harus aktif mengawasi, termasuk LSM dan wartawan sebagai kontrol sosial, serta mengkritisi kinerja pejabat. Jangan biarkan mereka lupa diri setelah terpilih,” tambahnya.

Dengan adanya pengawasan dan kesadaran bersama, diharapkan para pejabat yang menduduki jabatan publik tetap menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat pungkasnya,”(MK/Ismail)