Sambas, Media Kalbar — Dalam upaya memaksimalkan proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024, DPRD Kabupaten Sambas melakukan koordinasi dan konsultasi ke Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/4/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar ini turut melibatkan DPRD Kabupaten Bengkayang dan diterima langsung oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Kalbar, Ahmad Salafuddin beserta jajaran.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H. Abu Bakar, S.Pd.I, menegaskan bahwa konsultasi tersebut menjadi bagian integral dari mekanisme pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas capaian kinerja selama satu tahun. Konsultasi ini penting untuk memperkuat rekomendasi DPRD, sehingga pembangunan daerah bisa lebih terarah dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut legislator dari Partai Gerindra tersebut, konsultasi ini juga menjadi momen strategis untuk mengevaluasi permasalahan sebelumnya dan merumuskan solusi konkret demi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas.
H. Abu Bakar juga optimistis, melalui masukan dari Biro Pemerintahan Provinsi, rekomendasi atas LKPJ 2024 akan lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kemajuan Sambas ke depan.(Rai)
Comment