Pontianak, Media Kalbar
Dugaan korupsi dalam proyek perbaikan kapal Kerong-Kerong yang dikerjakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat menggunakan dana APBD tahun 2013 sebesar Rp 1.761.276.000 hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (DPP LEGATISI), Akhyani, BA, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) belum menunjukkan kejelasan dalam menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.
Akhyani menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga terkait dengan dugaan kelalaian yang mengarah pada hilangnya alat bukti. “Kami sudah melaporkan kasus ini, dan janji dari Kejati Kalbar untuk menindaklanjuti masih belum terealisasi. Jangan sampai kasus ini didiamkan begitu saja,” ujar Akhyani pada jumat(7/2/2025).
Menurutnya, Kejati Kalbar harus segera mengambil langkah tegas untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban. “Kami mendesak agar Kejati tidak ‘me-Peti Es-kan’ laporan ini. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proses perbaikan kapal Kerong-Kerong yang dilakukan DKP Kalbar pada tahun 2013. Meski telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai standar dan berujung pada potensi kerugian negara. Hilangnya alat bukti dalam kasus ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya untuk mengaburkan fakta.
DPP LEGATISI berencana untuk terus mengawal kasus ini dan memastikan bahwa Kejati Kalbar tidak mengabaikan laporan yang telah disampaikan. “Kami akan terus menekan Kejati agar kasus ini dibuka kembali dan diusut tuntas,” tegas Akhyani.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejati Kalbar terkait perkembangan kasus ini.(MK/Ismail)
Comment