Sambas, Media Kalbar – Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan Pandangan Umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2023, Jumat (14/6). Disampaikan Juru Bicaranya, Mardani, Fraksi PDI Perjuangan, raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, bukan tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan APBD.
“Kami mengapresiasi capaian opini WTP, hanya saja itu bukan suatu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan semua komponen pendukung didalamnya,” ingat Mardani.
Lebih lanjut dia mengatakan keberhasilan yang terbaik merupakan implementasi angka-ngka sebagaimana yang telah dituliskan dalam pidato pengantar Bupati Sambas yang lalu, bisa memberikan solusi signifikan terhadap permasalahan daerah serta menimbulkna dampak pelayanan publik yang optimal secara nyata.
“Pelaksanaan APBD seharusnya bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian daerah dalam bidang pendapatan dan bisa mengcover permasalahan daerah. Kita pahami bersama bahwa daerah kita sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah,” tutur Mardani.
Legislator PDI P dapil Kecamatan Galing ini mencontohkan beberapa studi kasus, seperti pelaksanaan kegiatan APBD yang terdapat keterlambatan pembayaran, hingga kasus TPP ASN Kabupaten Sambas yang cukup ramai dibincangkan diruang publik digital maupun forum langsung.
“Oleh karenanya, menurut kami, angka-angka yang disebutkan dalam keberhasilan pelaksanaan APBD tahun 2023, harus bisa relevan dengan hasilnya,” ingat dia.
Mardani juga menyinggung tentang Pinjaman Daerah. Fraksinya meminta agar secara rinci dari pembiayaan pinjaman itu dapat dirinci dengan baik.
“Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemda memberikan penjelasan yang mendalam kedepannya bahwasanya sasaran penggunaan pinjaman daerah mengandung target sasaran pasati atau malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru kedepannya,” harap Mardani.
Harapan lain dia, realisasi APBD tahun anggaran 2023 seharusnya bisa mengcover permasalahan evaluasi kebijakan tahun sebelumnya aagar tidak menimbulkna masalah baru di publik dan seterusnya. (rai/zl)
Comment