Sambas, Media Kalbar – Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Sambas mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sangat strategis kedudukannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai GOLKAR pada Paripurna Pemandangan Umum DPRD pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kab Sambas, Jumat (14/6), U Farida SH, Pertanggungjawaban itu sebagai sarana untuk mengevaluasi APBD secara menyeluruh.
“Baik terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi input untuk penyusunan APBD tahunu berikutnya,” ujar Urai Farida.
Dikatakan dia, Fraksinya mengharapkan laporan keuangan yang disajikan pemda menampilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan komprehensif.
“Artinya informasi yang disampaikan memunkinkan kita dapat menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan sampai arus kas suatu entitas yang efektif efisien dan memenuhi harapan rakyat Kabupaten Sambas,” terang Urai Farida.
Fraksi Partai Berlambang Pohon Beringin menyebutkan, secara garis besar realisasi APBD tahun anggaran 2023 cukup baik. Hanya saja, fraksi Urai Farida itu menyarankan agar tetap memperhatikan aspek efektifitas kinerja penggunaan anggaran yang harus semakin ditingkatkan.
“Kami mengapresiasi atas capaian WTP pemda, tetap kami juga mengharapkan agar pemda tetap memberikan hasil pada kemajuan dan keberhasilan program-program inovasi pemda yang memberikan pengaruh langsung terhadap semakin terpenuhinya harapan masyarakat dalam merasakan nilai tambah dari pembangunan itu sendiri,” papar Urai Farida.
Baik aspek pendapatan dan belanja daerah, Fraksi Partai Golkar mengingatkan beberapa hal, diantaranya mendorong Pemda pada peningkatan pendapatan asli daerah hingga realisasi serapan anggaran yang optimal.
“Fraksi Partai Golkar terus mengingatkan dan mendorong bahwa kebijakan belanja daerah baik perencanaan belanja daerah diutamakan untuk belanja program urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Seperti pemulihan ekonomi daerah,” ingat Urai Farida.
Dicontohkan dia, pemulihan ekonomi daerah seperti pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan serta upaya pengurangan angka kemiskinan.
“Kita juga berharap Pemda memberi perhatian pada prioritas pemantapan kualitas hidup masyarakat pembangunan SDM berkualitas berdaya saing, pembangunan infrastruktur dasar maupun aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat,” tutur dia.
Legislator asal Dapil Pemangkat ini menambahkan yang perlu menjadi perhatian bersama diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan inovasi daerah.
“Kami dari Fraksi Partai Golkar terus mendorong eksistensi pemerintah daerah membangun konsistensi melakukan pembenahan dan penataan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan suatu regulasi yang tepat nantinya,” jelas Urai Farida. (Rai/zl)
Comment