Pontianak, Media Kalbar
Pengguna jalan nasional di Provinsi Kalimantan Barat kembali mengeluhkan minimnya fasilitas lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang ruas Jalan Trans Kalimantan, khususnya dari wilayah Kabupaten Kubu Raya hingga Kabupaten Sanggau.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Harian Laskar Prabowo LP 08 Kalimantan Barat, Eddy Ruslan, BA.
minggu(1/2/2026) Kepada Sejumlah awak Media Ia menilai kondisi jalan nasional yang gelap gulita pada malam hari sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Menurut Eddy Ruslan, hampir di sepanjang jalur utama Kecamatan Tayan Hilir kabupaten Sanggau tersebut tidak ditemukan lampu penerangan jalan yang berfungsi dengan baik. Akibatnya, para pengendara yang melintas pada malam hari harus berkendara dalam kondisi minim penerangan.
“Dari Kubu Raya sampai ke Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, kondisi jalan pada malam hari sangat gelap. Hampir tidak ada lampu penerangan jalan yang menyala. Padahal jalan ini adalah jalan nasional yang setiap hari dilalui ribuan kendaraan,” ujar Eddy Ruslan.
Ia juga mempertanyakan penggunaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang selama ini dibebankan kepada masyarakat melalui tagihan listrik bulanan.
“Setiap bulan masyarakat sebagai pelanggan listrik dipotong sekitar 10 persen untuk pajak penerangan jalan. Namun kenyataannya, jalan tetap gelap gulita. Lalu ke mana sebenarnya dana pajak penerangan jalan itu digunakan?” tegasnya.
Menurutnya, kondisi minimnya penerangan jalan tidak hanya membahayakan keselamatan lalu lintas, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta tindak kriminalitas di malam hari.
Banyak pengendara mengaku merasa tidak aman saat melintas di jalur tersebut, terutama pada titik-titik jalan yang sepi, tikungan tajam, dan kawasan yang jauh dari permukiman warga.
Eddy Ruslan meminta agar pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, segera memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pengelolaan pajak penerangan jalan yang selama ini dipungut.
“Kami minta ada transparansi dari pemerintah. Kalau memang pajak penerangan jalan sudah dipungut dari masyarakat, seharusnya fasilitas lampu jalan juga tersedia dan berfungsi dengan baik,” tambahnya.
Ia juga mendesak agar dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemasangan maupun perbaikan lampu PJU di sepanjang Jalan Trans Kalimantan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari instansi terkait mengenai keluhan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera mengambil langkah nyata.
“Jalan nasional adalah akses vital bagi perekonomian dan aktivitas masyarakat. Sudah seharusnya dilengkapi dengan fasilitas penerangan yang memadai,” tutup Eddy Ruslan.
Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah, diharapkan kondisi Jalan Trans Kalimantan ke depan dapat lebih aman dan nyaman untuk dilalui, terutama pada malam hari. (Mk/Ismail)
Comment