Bengkayang, Media Kalbar
Beberapa tokoh masyarakat di Bengkayang dan salah satunya yang bersuara lantang Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Monterado Libertus Hansen, S.H, M.Si menyoroti isu krusial terkait hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Ketua DAD Monterado Libertus Hansen dan para tokoh masyarakat lainnya di Bengkayang Mereka khawatir ketidakharmonisan yang terjadi sangat serius dan berpotensi mengganggu efektivitas dan kualitas pelayanan publik bagi seluruh warga di 14 Kabupaten dan Kota di Kalbar.
Dengan adanya video viral beredar artinya Praktik pemerintahan di Pemprov Kalbar dinilai mengabaikan norma etika dan kemitraan yang seharusnya dijalankan,” ujar Libertus Hansen kepada Sejumlah Media di Bengkayang Sabtu (6/12/2025).
Menurut Libertus Hansen, jika benar apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan bahwa Gubernur Kalbar Ria Norsan dianggap tidak melibatkan wakilnya dalam pengambilan keputusan untuk proses-proses kebijakan strategis, artinya itu perlu segera diperbaiki.
Menurut Libertus Hansen yang juga seorang tokoh di Bengkayang, seorang pemimpin wajib mengedepankan etika birokrasi dan transparansi dengan selalu melibatkan Wakil Gubernur dalam setiap musyawarah dan pengambilan keputusan.
“Pelibatan dalam mengambil keputusan itu bagian dari manifestasi dari etika kepemimpinan yang kolaboratif demi memastikan kebijakan yang dihasilkan matang dan akuntabel,” kata Libertus Hansen.
Artinya jika didalam Kasus pelanggaran etika dan kebijakan contoh konkret dari ketiadaan etika tersebut terlihat jelas dalam kasus penempatan dan pelantikan pejabat eselon II. Penyampaian Krisantus, yang viral sebagai Wakil Gubernur Kalbar secara terbuka mengakui tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan penempatan eselon II, itu jelas sudah menciderai masyarakat Kalbar yang telah menaruh harapan kepada Wakilnya di Eksekutif sebagai Kepala Daerah yang diharapkan dapat membawa perubahan di 14 Kabupaten / Kota se Kalbar.
Kejadian ini dianggap Libertus Hansen sebagai preseden buruk yang menciderai etika kerja sama dan melukai prinsip kolegialitas dalam tata kelola pemerintahan di Kalbar.
Ia kembali menegaskan ke depannya, tidak boleh lagi terjadi pengambilan keputusan sepihak, terutama yang menyangkut kebijakan pelayanan publik di Kalbar.
“Setiap kebijakan yang diambil, mulai dari penempatan sumber daya manusia hingga penetapan regulasi daerah, harus berlandaskan pada etika profesionalitas, keterbukaan, dan pelibatan penuh seluruh unsur pimpinan, jika tidak ada pembenahan hubungan keduanya Ia berjanji akan turun ke Jalan mendatangi Gubernur Kalbar bersama masyarakat,” tegas
Sebab lanjut Libertus Hansen, Masyarakat Bengkayang berharap seluruh pelayanan publik di Pemerintahan Provinsi Kalbar dapat berjalan baik dengan mengedepankan musyawarah antara kedua pemimpin yang dapat menciptakan situasi daerah kondusif. Lanjut Libertus Hansen yang di dampingi oleh Zakarias, S.H seorang Advokat dan tokoh masyarakat Bengkayang dan Darius Banding Tokoh Masyarakat Kecamatan Lumar menegaskan dan berharap hubungan baik keduanya terjalin kembali.
“sekali lagi saya tegaskan, bahwa perbaiki hubungan yang sudah ada, dan Gubernur Kalbar Ria Norsan jangan sampai mengambil keputusan serta kebijakan dalam pemerintah, merealisasikan pembangunan untuk Kabupaten/Kota Se Kalbar tidak ada koordinasi secara bersama-sama dengan Wakilnya. Dan dengan mulai Viralnya video dari Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, ingat masyarakat Kalbar akan selalu mengawasi kerja dan kerja yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar,” Pungkasnya. (Kur/MK)
Comment