Melawi, Mediakalbarnews.com – Setelah terjadinya unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Melawi Menggugat di depan Gedung DPRD Kabupaten Melawi pada hari Senin (12/4/21) lalu, mengenai kenaikan harga tarif penyesuaian oleh Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirta Melawi. Para pengunjuk rasa menolak kenaikan tarif penyesuaian PDAM yang dianggap memberatkan dan hanya menambah beban bagi masyarakat.
H. Heri Iskandar, SH.,MH Ketua Komisi lll DPRD Melawi akan segera memanggil Direktur dan jajaran PDAM Tirta Melawi untuk meminta keterangan, dikarenakan untuk saat ini di masa pedemi covid-19 kenaikan tarif PDAM belum tepat harus perlu evaluasi ulang mengingat pelayanan air bersih yang diterima warga Kabupaten Melawi belum maksimal dan memuaskan.
“ Masih banyak masyarakat yang mengeluh karena pasokan air bersih belum lancar dan sering sekali airnya kotor tidak jernih. Bisa dibayangkan, saat tarif dinaikkan, tetapi di sisi lain masyarakat masih kecewa dengan pelayanan PDAM, tentu ini akan menambah kemarahan masyarakat,” ujar H. Heri.
H. Heri merupakan Ketua Komisi III dari Fraksi Partai PKB menilai, alasan menaikkan tarif agar pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat juga tidak tepat. seharusnya pelayanan dimaksimalkan baru kemudian diwacanakan kenaikan tarif sehingga tidak muncul penolakan dari masyarakat karena pada masa covid-19 banyak sekali masyarakat yang memerlukan uluran tangan dari pemda,propinsi dan pusat bahkan pihak swasta di karenakan ekonomi yang terus merosot tajam.
“ Kami berharap pihak PDAM Tirta Melawi, dari pada memikirkan untuk menaikkan tarif belum tentu juga setelah itu pelayanan akan segera membaik, sebaiknya pihak PDAM Tirta Melawi fokus dulu membenahi manajemen, menyelesaikan sambungan-sambungan liar, serta persoalan kehilangan air yang diperkirakan kebocoran di beberapa titik,” terangnya kepada Wartawan Mediakalbarnews.com via WhatsApp. Kamis (15/4/21).
Sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi Partai PKB, H. Heri mengaku paham dengan keluhan dari PDAM, apalagi tarif air bersih di Kabupaten Melawi juga sudah lama tidak dilakukan penyesuaian. Namun, kata H. Heri, baru-baru ini pemerintah pusat juga mencabut subsidi listrik dan subsidi BBM sehingga tidak perlu ditambah dengan kenaikan tarif PDAM.
“ Sekali lagi kami tegaskan, saat ini kenaikannya belum tepat. Jika PDAM memang sangat membutuhkan dana, sebaiknya untuk beberapa waktu ke depan disubsidi oleh Pemkab Melawi,” tegasnya. (*/Bgs)
Comment