Jakarta, Media Kalbar
Kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023 hingga kini masih menggemparkan publik. Kasus korupsi BBM oplosan dengan kerugian negara 193,7 Triliun seharusnya dibongkar secara tuntas jangan hanya berhenti ke 9 tersangka, termasuk mengusut dugaan keterlibatan elite politik dan oknum-oknum di PT Pertamina (Persero). KKMP menilai permintaan maaf Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri hanya sekedar Gimik dan Lip Service. Harusnya Dirut Pertamina mampu merasakan keresahan dan kecewaan masyarakat, tapi nyatanya tak ada pernyataan dari Pertamina adanya bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen BBM yang telah dirugikan selama kurun waktu terjadinya mega korupsi tersebut.
“Dirut Pertamina kini menjadi sorotan, permintaan maaf yang diucapkannya tidak mengobati luka hati masyarakat konsumen BBM selama ini. Seharusnya ada bentuk kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Pertamina misalnya dengan menurunkan harga Pertamax, atau memberikan beasiswa hingga ke Perguruan Tinggi untuk siswa yang orang tuanya terkena dampak PHK massal ataupun bencana alam. Jangan hanya sekedar Gimik dengan kata-kata maaf atau menyesal, lakukan langkah yang konkret untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina,” ujar Joko Priyoski Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi).
Aktivis yang akrab disapa Jojo menambahkan, untuk menghindari mark-up atau penggelembungan harga dalam pembelian impor minyak diperlukan sistem yang transparan agar kegiatan monitoring bisa dilakukan secara lebih terbuka. Seperti, proses lelang pengadaan impor ini dapat dipublikasikan ke publik secara transparan.
Pertamina juga diminta mengurangi intervensi politik dengan memilih dewan direksi Pertamina dan anak perusahaan secara profesional untuk tidak terjatuh dalam kejahatan korupsi kembali. Terlebih saat ini, KKMP juga meragukan kapasitas Simon Aloysius Mantiri dalam industri minyak.
Menurut informasi, jejak karier Simon yang hanya sebagai tenaga teknis perusahaan minyak Cina. Simon pernah bekerja di China National Offshore Oil Corporation sebagai engineer pada blok South East Sumatera. Sebelum menjabat Dirut Pertamina, Simon juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama dan Independen Pertamina.
“KKMP menilai sudah saatnya Pertamina berbenah diri, Pemerintah juga harus bertindak tegas dengan melakukan restrukturisasi dan mencopot seluruh jajaran direksi dan komisaris Pertamina. Penunjukkan Dirut Pertamina yang mengelola sektor kebutuhan hidup masyarakat harusnya ditunjuk berdasarkan kapasitas dan kwalitasnya dalam memimpin industri minyak, jangan semata karena bargaining politik. KKMP mendesak Simon Aloysius Mantiri mundur dari jabatan Dirut Pertamina,”tegas Joko Priyoski Presidium KKMP.
Ramadhani Isa Kornas POROS MUDA NU menegaskan, perusahaan migas nasional itu wajib membenahi pengelolaan migas dari hulu hingga hilir. Di hulu, Pertamina mesti aktif mengakuisisi lapangan migas yang sudah berproduksi di luar Tanah Air. Ini penting guna meningkatkan lifting atau produksi siap jual minyak nasional yang masih stagnan di level 600 ribu barel per hari.
“Akuisisi lapangan migas itu penting supaya Pertamina bisa membawa produksi minyaknya ke dalam negeri untuk membantu lifting. Jadi, tidak hanya upgrading kapasitas kilang yang ada saja. Kilang baru sangat diperlukan untuk membantu mengurangi impor BBM,” ucap Ramadhani salah satu Presidium KKMP.
Di sektor hilir, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat usai adanya dugaan BBM oplosan, Pertamina diharuskan meningkatkan kualitas pelayanan dan produk. Langkah ini yang menjadi tolak ukur utama yang dapat dilihat masyarakat secara luas terhadap kinerja Pertamina.
“Pertanyaannya kemudian, Pertamina dibawah kepemimpinan Dirut Simon Aloysius Mantiri mampukah berbenah diri dari kasus skandal mega korupsi 193,7 Triliun? Jika tidak mampu memimpin Pertamina lebih baik Simon mundur saja dari jabatan Dirut akan lebih terhormat di mata publik,” pungkas Presidium KKMP. (*/Amad)
Comment