Pontianak, Media Kalbar
Akibat pelarangan ekspor CPO oleh pemerintah, terjadi penurunan drastis harga TBS sehingga merugikan petani sawit di Kalbar Khususnya, untuk itu Suib, SE Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar meminta agar larangan ekspor dicabut dengan diiringi kebijakan atau regulasi baru.
Hal itu disampaikan Suib kepada mediakalbarnews.com (Media Kalbar) saat dikonfirmasi terkait pengaruh dari larangan ekspor CPO oleh pemerintah, di Pontianak, Senin (9/5).
Hal itu dijelaskan Suib, karena mengingat saat ini pasar minyak goreng sudah stabil dan bicara masalah TBS dan CPO ada 3 kaitannya yaitu pengusaha, petani sawit, dan kebijakan pemerintah. ” tiga ini harus sejalan karena berkaitan dengan harga.” Kata Suib.
Ketika saat ini pasar sudah stabil terkait minyak goreng, maka untuk melarang ekspor secara total, “itu saya kira kurang bijak pemerintah, karena kasihan juga pengusaha dan petani sawit.” Ujarnya.
Solusinya menurut Legislator Partai Hanura ini, 1. Pemerintah segera duduk lagi dengan pengusaha untuk membicarakan pertama konsekwensi ketika ekspor ini selalu ditahan, imbas kepada perusahaan apa?, perusahaan kepada petani apa? Ini harus dicarikan solusinya. Mengingat saat ini petani sudah teriak harga tbs turun drastis.
“Kekhwatiran saya apabila dilarang ekspor, pengusaha serba salah, satu sisi ambil tbs petani sesuai standar pemerintah tidak berani ambil dibawah standar sesuai kebijakan pemerintah, kalau tidak diambil kasihan petani, maka perlu pemerintah duduk bersama dengan pengusaha atau perwakilan perusahaan.” Tuturnya.
Suib berpendapat bahwa mengingat pasar stabil, pemerintah lakukan kebijakan baru atau regulasi baru, supaya tidak terjadi kelangkaan, regulasi tersebut bisa saja menentukan berapa jumlah kebutuhan nasional, cadangan berapa persen, kemudian sisanya bisa diekspor, jadi tidak kebablasan seperti sebelumnya dibuka lebar-lebar ekspor namun kebutuhan dan cadangan nasional terabaikan.
“Jadi itulah pemerintah harus memikirkan pengusaha dan petani juga untuk stabilisasi harga tbs petani sawit. Maka harus cepat buka kran ekspor, namun harus ada standar kebijakan atau regulasi baru, bisa ekspor ketika kebutuhan dan cadangan nasional terpenuhi. Jadi ini ada solusinya, bukan melarang ekspor secara total.” Jelas Suib.
Ketua IKA PMII ini juga berpendapat agar segera pemerintah, pengusaha dan petani untuk berdiskusi untuk menentukan kabijakan atau regulasi baru secepatnya sebelum terjadi persoalan baru yang lebih luas akibat dari pelarangan ekspor cpo ini.
“Karena upaya proses cpo dijadikan B.40, B.30 masih belum jelas, maka solusi membuka kran ekspor CPO harus dilakukan pemerintah dengan dibarengi kebijakan atau regulasi baru. Cabut larangan ekspor namun perbaiki regulasi dulu untuk menghindari kelangkaan minyak goreng dan mencegah mafia minyak goreng ataupun cpo.” Tegasnya. (Amad)
Comment