Pontianak, Media Kalbar
Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi) menyatakan kekecewaannya terhadap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) yang hingga kini belum memberikan jawaban terkait surat permohonan audiensi bernomor 039/DPP-Legatisi/Udensi/II/2025 yang telah dikirimkan pada 1 Juli 2025. Audiensi tersebut sedianya direncanakan berlangsung pada Senin (7/7/2025) pukul 13.30 WIB.
Ketua Umum Legatisi Indonesia, AKHYANI BA, dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (22/7/2025), menegaskan bahwa pihaknya kecewa karena Kejati Kalbar belum merespons niat baik Legatisi untuk bersinergi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kalimantan Barat.
“Kami menyampaikan surat resmi untuk audiensi, namun hingga saat ini tidak ada jawaban dari pihak Kejati Kalbar. Kami mempertanyakan keseriusan mereka dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat sipil yang peduli terhadap penegakan supremasi hukum,” tegasnya.
Adapun dalam surat permohonan audiensi tersebut, Legatisi bermaksud menyampaikan beberapa laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi, di antaranya:
Dugaan penggelapan/hilangnya kapal kering milik aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
Dugaan pembebasan lahan milik Pemda Kabupaten Kubu Raya tahun 2013.
Laporan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang menyebabkan nihilnya pajak terutang, sehingga merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Legatisi menegaskan bahwa laporan ini disampaikan sesuai amanat UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berharap Kejati Kalbar memberikan perhatian serius terhadap dugaan kasus yang dilaporkan.
“Kami tidak ingin supremasi hukum hanya menjadi jargon. Kejati Kalbar seharusnya terbuka terhadap laporan masyarakat dan bersinergi dengan semua elemen untuk memberantas korupsi,” tambahnya.
Legatisi juga berencana mengirimkan surat kedua jika Kejati Kalbar masih belum memberikan tanggapan resmi dalam waktu dekat. (MK/Ismail)
Comment