by

LINGKARAN PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KETUA SBMI SAMBAS BONGKAR ALUR ILEGAL

Sambas, Media Kalbar – Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sambas, Sunardi, mengungkapkan adanya lingkaran penyelundupan manusia yang terus terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di jalur Border Aruk-Biawak. Modus operandi yang digunakan melibatkan berbagai pihak, mulai dari agensi ilegal hingga oknum yang memanfaatkan celah regulasi ketenagakerjaan.

Alur Penyelundupan Manusia

Permintaan Pekerja

Majikan atau agensi di Malaysia meminta pekerja melalui jalur agensi ilegal, tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Rekrutmen

Pekerja migran Indonesia (PMI) direkrut secara ilegal, sering kali tanpa memahami risiko yang akan mereka hadapi di negeri tujuan.

Masuk ke Sarawak

Para pekerja ini dibawa masuk ke Sarawak, Malaysia Timur, dengan dalih sebagai wisatawan, sehingga menghindari prosedur resmi keberangkatan PMI.

Proses Dokumen di Malaysia

Setibanya di Sarawak, pekerja mulai bekerja tanpa dokumen resmi. Proses administrasi seperti pembuatan paspor, medical check-up, asuransi kesehatan dan tenaga kerja Malaysia, serta perjanjian kerja baru dilakukan di Malaysia. Bahkan, endorsement dari perwakilan pun dilakukan setelah mereka berada di negeri jiran.

Proses Calling Visa

Setelah bekerja di Malaysia, paspor mereka sering kali dipegang oleh pihak agensi. Kemudian, untuk legalisasi keberadaan mereka, paspor tersebut dicap di border Entikong, seolah-olah mereka baru saja masuk secara resmi.

PMI Ilegal dan Risiko Besar

Sunardi menegaskan bahwa PMI yang tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak mengurus e-KTKLN serta BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam kategori korban penyelundupan manusia. “Berita bahwa PMI tidak perlu e-KTKLN adalah hoaks. Selain itu, PMI yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan dianggap ilegal di Indonesia dan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup,” tegasnya.

SBMI Sambas terus berupaya menekan angka perdagangan manusia dengan meningkatkan sosialisasi kepada calon PMI agar tidak terjebak dalam jaringan ilegal. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam memberantas sindikat penyelundupan manusia yang memanfaatkan perbatasan Aruk-Biawak sebagai jalur utama. (Rai)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed