SAMBAS, Media Kalbar – Persoalan belum diajukannya formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu oleh Pemerintah Kabupaten Sambas mendapat sorotan dari Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS).
Ketua KMKS, Azwar Abu Bakar, menegaskan bahwa pengajuan PPPK Paruh Waktu yang jumlahnya mencapai 2.788 orang akan membutuhkan anggaran cukup besar.
“Kita tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab belum diajukannya PPPK Paruh Waktu oleh Pemda Sambas. Namun jika melihat kondisi saat ini, besar kemungkinan karena keterbatasan anggaran daerah,” ungkap Abu Bakar.
Menurutnya, persoalan pembiayaan PPPK Paruh Waktu tidak boleh hanya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa keberadaan tenaga honorer di Kabupaten Sambas juga banyak berasal dari aspirasi anggota DPRD.
“Jika dihitung, jumlahnya bisa ratusan orang. Karena itu DPRD Kabupaten Sambas juga harus menunjukkan kepedulian mereka di masa sulit seperti ini,” ujarnya.
Abu Bakar bahkan mengusulkan agar DPRD Sambas rela dipotong sebagian tunjangan untuk dialokasikan sebagai tambahan gaji PPPK Paruh Waktu.
“Pemerintah daerah memang wajib mengusulkan PPPK Paruh Waktu. Tetapi, untuk pembiayaannya ke depan, seluruh anggota DPRD Kabupaten Sambas sebaiknya merelakan tunjangan mereka dipangkas dan dialihkan demi gaji PPPK Paruh Waktu,” tegasnya.
Ia menilai langkah tersebut akan menjadi bentuk pengorbanan terhormat bagi wakil rakyat, terlebih di tengah sorotan publik terhadap kenaikan gaji DPR yang terjadi di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit.
“Hal ini akan sangat terpuji. Justru di tengah krisis martabat DPR, para wakil rakyat bisa menunjukkan kepedulian nyata, bukan hanya sebatas retorika,” pungkas Abu Bakar.(rai)
Comment