Ketapang, Media Kalbar
Pasca penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Kejati Kalbar terkait perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana kegiatan napak tilas, nama Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., mencuat.
Mencuatnya nama Bupati Ketapang, pasalnya sebelum menjadi Bupati Ketapang jabatannya adalah Sekda Kabupaten Ketapang, dimana dalam kegiatan napak tilas adalah penanggung jawab kegiatan yang kini menjadi sorotan dugaan korupsi Kejati Kalbar.
Sebelumnya Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Melaksanakan Penggeledahan Terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan NAPAK TILAS di Kabupaten Ketapang Yang Bersumber Dari Corporate Social Responsibility (Csr) Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Print-05/O.1/Fd.1/12/2025 Tanggal 05 Desember 2025 di Lokasi : Rumah Saksi Bendahara Napak Tilas, Senin (8/12)
Kegiatan dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 15.30 WIB, menyasar sejumlah ruangan strategis di RUMAH SAKSI BENDAHARA NAPAK TILAS, dan dalam giat tersebut, Tim berhasil menemukan serta mengamankan berbagai dokumen penting berupa dokumen dan barang elektronik (HP dan LAPTOP).
Pelaksanaannya dilakukan sesuai SOP, didampingi pihak terkait, dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.
Hal ini ditegaskan kembali oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Emilwan Ridwan saat penyampaian pers release capaian kinerja Kejati Kalbar bidang Pidana Khusus (Pidsus) dalam rangka hari anti korupsi sedunia (Hakordia) di Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Selasa (9/12).
Bahwa tindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Langkah selanjutnya, Tim penyidik sedang melakukan Analisis dokumen fisik dan digital, Penelusuran aliran dana, Pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk panitia kegiatan, pejabat penandatangan SPJ, serta hal lain terkait.
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memastikan proses berjalan transparan, profesional, dan berintegritas, serta akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala.
“Kami memastikan setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan. Upaya paksa hari ini adalah langkah penting untuk memperkuat pembuktian dan memastikan proses penyidikan berjalan objektif, profesional, serta bebas dari intervensi,” tegas Kajati.
Beliau menambahkan bahwa Kejati Kalbar akan terus memberikan perhatian serius terhadap setiap dugaan praktik korupsi, terutama pada sektor pada sektor pendidikan yang menjadi fondasi pembentukan SDM unggul, yang semestinya menjadi ruang pembangunan generasi dan bukan disalahgunakan.
Tim penyidik saat ini melakukan pendalaman terhadap barang bukti yang telah disita untuk menajamkan konstruksi pembuktian dan mengungkap pihak-pihak yang paling bertanggung jawab. (*/Amad)
Comment