Bogor, Media Kalbar
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk nyata, yakni melalui kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat yang layak. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Bogor, Senin (02/02).
Dalam pidatonya, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersatu dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. Kekayaan alam bangsa, tegasnya, harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ia menekankan
bahwa para pemimpin harus menyadari realitas dunia, di mana sering kali pihak yang kuat menindas yang lemah. Oleh karena itu, melindungi dan menyejahterakan rakyat merupakan mandat yang wajib dilaksanakan.
“Kita harus mengakui bahwa elite Indonesia masih kurang dalam menjalankan tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa Indonesia. Sebagai pemimpin, mari kita membulatkan tekad untuk membenahi diri kita sendiri beserta lingkungan di sekitar kita,” tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk pemenuhan hak atas pangan dan nutrisi bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Ia menilai bahwa investasi pada pemenuhan gizi merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa.
Dalam aspek pendidikan, Presiden berkomitmen memastikan pemenuhan hak atas pendidikan melalui penyediaan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.“Anak-anak dari kelompok tidak mampu kita sekolahkan di sekolah berasrama. Kita keluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan dan kita beri pendidikan terbaik. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah,” tandas Prabowo
Di sektor ekonomi, Presiden menargetkan pembentukan minimal 28.000 Koperasi Merah Putih di setiap desa guna menjamin hasil panen petani dan nelayan tetap terserap dengan harga yang adil.
Langkah ini bertujuan agar setiap keluarga Indonesia mampu memenuhi hak dasar mereka, khususnya kebutuhan asupan protein harian.
Tidak ketinggalan, Prabowo memperkenalkan Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak rakyat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Ia menyatakan perang terhadap sampah dan meminta seluruh kepala daerah untuk memimpin langsung upaya pembersihan lingkungan, karena sampah merupakan sumber penyakit dan bencana yang merugikan rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyoroti sikap negara-negara besar yang kerap menggaungkan demokrasi dan HAM, namun justru mempraktikkan standar ganda dalam percaturan global. Ia mengkritisi ketidakkonsistenan komunitas internasional dalam merespons berbagai tragedi kemanusiaan yang tengah terjadi, serta mempertanyakan komitmen negara-negara yang mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi dan supremasi hukum, tetapi memilih diam ketika kekerasan massal menimpa warga sipil yang tidak berdaya.
“Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan the rule of law. Justru merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu perempuan, orang tua, dan anak-anak yang tidak berdosa dibantai, namun banyak negara memilih diam,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyinggung bahwa hukum yang berlaku saat ini sering kali berpihak kepada yang kuat, sementara yang lemah harus menderita. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa realitas dunia masih jauh dari nilai-nilai ideal yang kerap dipromosikan di forum internasional.
Untuk itu, Prabowo mengingatkan para kepala daerah dan pimpinan nasional bahwa dinamika global memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan masa depan Indonesia. Ia menekankan
pentingnya kewaspadaan dan kesadaran sejarah dalam memimpin bangsa. “Perjuangan bangsa ini mencapai puncaknya pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan penyerahan kedaulatan yang direbut dengan darah, keringat, dan air mata melalui perjuangan ratusan tahun di seluruh daerah,” jelas Prabowo.
Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tidak melupakan sejarah kelam penjajahan imperialis yang bersifat rasis dan tidak manusiawi. Menurutnya, melupakan sejarah hanya akan membuat bangsa terjebak pada kesalahan yang sama. “Rakyat kita adalah rakyat yang baik, yang mendambakan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir orang,” kata Prabowo.
Menutup arahannya, Presiden menegaskan bahwa kepemimpinan sejati adalah pengabdian. Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan, elite politik, akademisi, dan aparat keamanan untuk bersatu menjaga serta mengelola kekayaan bangsa demi kemuliaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (*/Amad)
Comment