Sambas, Media Kalbar – Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas Daniel Ehsan mengharapkan calon presiden dan wakil presiden untuk bisa memberikan perhatian khusus guna memperbaiki pembangunan serta pemberdayaan bagi daerah dan masyarakat di perbatasan.
“Sejauh ini isu perbatasan secara kongkret untuk bagaimana dari pasangan capres dan cawapres belum ada. Kami mahasiswa meminta kepada pasangan capres – cawapres untuk menegaskan secara jelas mau dibawa kemana daerah dan masyarakat perbatasan,” katanya.
Dirinya mengatakan selaku anak perbatasan, Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia berkewajiban menyuarakan nasib daerah. Menurutnya pembangunan yang ada dari berbagai aspek harus terus tingkatkan.
“Kami sebagai daerah yang merupakan beranda negeri harus diperhatikan. Program konkret untuk percepatan pembangunan mulai fisik dan SDM harus ada. Sehingga bisa bersaing bukan hanya antara kabupaten namun juga selaku masyarakat internasional,” ungkapnya.
Daniel menambahkan pembangunan dan pemberdayaan di wilayah perbatasan menjadi suatu keharusan, dan hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tuntutan etika kepemimpinan yang berkualitas.
“Visi misi capres dan cawapres yang disampaikan juga tidak boleh hanya menjadi retorika politik untuk kepentingan pilpres, melainkan harus mencakup program-program investasi jangka panjang,” katanya.
Ia menyoroti pentingnya sektor pendidikan di daerah perbatasan, yang harus mendapatkan perhatian khusus baik dari segi fasilitas belajar mengajar maupun peningkatan kualitas tenaga pengajar.
“Jumlah dan fasilitas sekolah harus ditingkatkan. Kemudian kapasitas guru juga demikian sehingga beranda negeri memang terdepan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan di kota saja. Semua harus adil,” kata dia.
Selain itu, Daniel menyoroti isu kesejahteraan masyarakat perbatasan, khususnya terkait masalah stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Sambas pada 2023 sebesar 30,5 persen. Angka ini lebih baik daripada 32,6 persen di 2021. Meski ada penurunan, angka ini masih lebih tinggi daripada prevalensi kasus stunting di Kalimantan Barat sebesar 27,9 persen di 2023.
“Upaya untuk melakukan penurunan stunting harus selalu menjadi perhatian khusus. Dalam perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat untuk menciptakan kebijakan dan program yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang terutama untuk warga perbatasan. Termasuk komitmen dari capres dan cawapres,” Pungkasnya.(Rai)
Comment