Pontianak, Media Kalbar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Pria Wibawa, menerima penyerahan sertifikat tanah dan bangunan dari Pj. Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M. Kes., Selasa (19/09) di ruang kerja Gubenur Kalbar. Penyerahan ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya modernisasi dan efisiensi pelayanan publik di wilayah Kalbar.
Acara penyerahan turut dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigriasian Tato Juliadin Hidayawan, Plh. Kepala Rudenim Pontianak Ita Anggraini, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Iwan Pramori, Kepala Subbagian Humas, RB dan TI Kanwil Kemenkumham Kalbar Zulzaeni Mansyur, Kaur Umum Rudenim Frederick Alfares Ruhupaty, serta JFU Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Rudenim Pontianak.
“Penyerahan sertifikat tanah dan bangunan ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung upaya pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ucap Harisson
Sertifikat tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Rudenim Pontianak kepada Kanwil Kemenkumham Kalbar adalah hasil dari proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh Rudenim dalam rangka memperbarui informasi kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah tersebut. Dengan adanya sertifikat ini, pemilik tanah dan bangunan dapat memiliki bukti yang sah tentang kepemilikan tanah dan bangunan, yang pada gilirannya dapat memudahkan pembangunan dan rehabilitasi tanah dan bangunan.
“Pemberian sertifikat tanah dan bangunan ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi konflik kepemilikan tanah dan meningkatkan investasi di wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, hal ini akan memperkuat kerja sama antara Kemenkumham Kalbar dan Pemerintah Provinsi dalam upaya mewujudkan tata kelola tanah yang lebih baik dan transparan.” ungkap Pria Wibawa
Penyerahan sertifikat tanah dan bangunan Rudenim Pontianak ini merupakan bukti nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. (*/amad)
Comment