PTPN I, Subholding PTPN III (Persero) Punya Infrastruktur Paling Mapan untuk Klaster Produksi Daging dan Telur Nasional

JAKARTA, Media Kalbar — Aset PTPN I, Subholding dari Holding Perkebunan Nusantara, memiliki posisi dan infrastruktur sangat mapan dalam mendukung Program Pemerataan Produksi Daging dan Telur Nasional dengan konsep Protein Mandiri yang dicanangkan Pemerintah Presiden Prabowo.

Keberadaan unit kerja berupa komplek pabrik dan kebun yang sudah terbangun sesuai tata ruang wilayah dinilai akan sangat menguntungkan untuk program ini. Sebab, aset milik anak usaha PTPN III (Persero) ini mudah diakses, mobilitas lancar, dan fasilitas tanggal klik.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama PTPN I, Teddy Yunirman Danas di Jakarta, Senin (24/11/25). Teddy mengatakan, Tim Survei dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) sudah mulai melakukan peninjauan ke beberapa unit kerja PTPN I yang berada di beberapa provinsi.

“Tim survei dari Kementan sudah turun ke beberapa unit kerja kami di beberapa provinsi. Jumat lalu (22–23/11/25) di Lampung dan Sumsel di Regional 7. Ada beberapa kebun yang disurvei,” kata Teddy Yunirman Danas.

Menurut Teddy, pilihan kepada unit-unit kerja PTPN I untuk lokasi klaster produksi daging dan telur nasional sudah sangat tepat. Ia menjelaskan, unit kerja PTPN I secara umum berada di lokasi yang sangat strategis untuk suatu industri berbasis lingkungan, tetapi jangkauannya mudah dan relatif dekat dengan pusat-pusat kota. Lebih dari itu, areal kebun PTPN I relatif luas dan terpisah dari permukiman masyarakat umum.

“Posisi kebun kami sudah pasti dalam kategori sesuai RTRW (rencana tata ruang wilayah), tetapi relatif tidak jauh dari kota dan aksesnya relatif mudah. Itu karena kebanyakan unit kerja kami kan sudah berdiri sejak lama, bahkan yang merupakan hasil nasionalisasi eks. Belanda, sekarang jadi sangat dekat dengan kota. Kelebihannya, lahan kami cukup luas dan terpisah dari permukiman,” kata Teddy.

Integrasi Usaha

Dengan proposal program Pemerataan Produksi Daging dan Telur Nasional, Teddy Yunirman Danas menyebut sinergi ini akan membentuk ekosisten perkebunan dan peternakan dalam satu klaster dan terintegrasi. Basis industri perkebunan dengan peternakan, kata dia, adalah hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan.

“Perpaduan industri perkebunan dan peternakan adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Perkebunan atau tanaman membutuhkan pupuk yang bisa diproduksi dari kohe (kotoran hewan), sedangkan ternak membutuhkan lingkungan yang tenang, nyaman, dan harus tidak mengganggu lingkungan. Jadi, sinergi untuk integrasi ini sudah sangat pas,” kata dia.

Dengan proposal ini, Teddy Yunirman Danas menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung program hilirisasi peternakan. PTPN I siap memanfaatkan sebagian aset lahan perkebunan untuk klaster peternakan terintegrasi sebagai wujud diversifikasi bisnis dan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Di PTPN I Regional 7, Tim Survei Ditjen PKH melakukan peninjauan indikatif ke beberapa kebun. Yakni, di Kebun Kedaton dan Kebun Bergen (Lampung Selatan) dan Kebun Cinta Manis di Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Program Protein Mandiri

Langkah strategis pemerintah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan produksi daging dan telur di luar Pulau Jawa, karena saat ini 63 persen dari total produksi telur dan daging ayam nasional masih terpusat di Pulau Jawa. Kementan menyiapkan pengembangan klaster produksi di 10 provinsi, meliputi Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan beberapa provinsi lain.

Selain pengembangan klaster, Kementan juga memperkuat hilirisasi ayam terintegrasi melalui pembangunan 323 fasilitas industri ayam (meliputi pembesaran, pemotongan, hingga penyimpanan dingin). Dukungan ini dilengkapi dengan penggunaan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memacu integrasi dan modernisasi sektor unggas.

Upaya besar ini diarahkan untuk mewujudkan konsep “Setiap Pulau Mandiri Protein”, memastikan pasokan protein hewani di berbagai wilayah dapat dipenuhi dari daerah masing-masing, sehingga ketahanan pangan dan keseimbangan ekonomi dapat terwujud. (Mbis/MK)