PONTIANAK, Media Kalbar
Gubernur Kalbar membuka kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan, di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (25/3/2021). Dalam kesempatan ini, Gubernur menyinggung komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.
APEKSI merupakan perkumpulan pemerintah kota yang berperan sebagai jembatan antara para anggota dengan pemerintah. Keberadaan lembaga APEKSI selama ini tidak terlepas dari program-program yang telah diwujudkan, yaitu pembangunan kota berkelanjutan, kerja sama daerah, peningkatan kapasitas, advokasi, komunikasi dan informasi, kemitraan dan hubungan antar lembaga, serta penguatan organisasi dan administrasi umum.
“Dalam hal pembangunan kota berkelanjutan, pemerintah kota di Indonesia masih membutuhkan peningkatan pemahaman dalam berbagai isu, baik dalam peningkatan kapasitas maupun melalui proses berbagai informasi, pengetahuan, serta pengalaman dalam jejaring yang kuat dan melibatkan berbagai pihak. Kemudian dalam hal kerja sama daerah, sudah menjadi suatu kebutuhan namun dirasakan masih banyak keraguan dalam membangun komitmen kerja sama. APEKSI diharapkan dapat mencari solusi terhadap hambatan yang ada,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.
Selain itu juga, Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum. menambahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Kalbar berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penyederhanaan struktur organisasi akan dimulai dengan menghapus satu perangkat daerah yang sebagian kewenangannya telah dialihkan ke pemerintah pusat, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Penyederhanaan struktur organisasi tahap satu yaitu kita melakukan penghapusan satu perangkat daerah Dinas Energi dan SDM, bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian penghapusan sepuluh UPT, serta mengefisienkan struktur organisasi menjadi dua level di mana telah dihapuskan jabatan administrasi sebanyak 252 jabatan pada eselon II, III, dan IV, di 13 Dinas dan Badan. Serta penyertaan jabatan yakni sebanyak 592 jabatan administrasi yang diusulkan untuk penyetaraan jabatan dan beralih ke 53 jenis Jabatan fungsional. Selanjutnya diusulkan ke Kemendagri dan Kementerian PANRB,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya yang juga menjabat sebagai Walikota Bogor menjelaskan, dalam raker ini dibahas beberapa poin penting yang menjadi isu hangat. Salah satu isu yang menjadi penekanan yakni mengenai Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
“Ada beberapa isu yang kita jadikan agenda utama kita, yang pertama adalah kita ingin terus menyuarakan agar pemerintah pusat memberikan atensi kepada implementasi dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” kata Bima Arya.
Disampaikan Ketua APEKSI ini, permasalahan SIPD ini merupakan permasalahan yang terjadi di setiap daerah. Banyak persoalan yang perlu ditekankan di daerah, namun sulit diimplementasikan ke dalam SIPD.
“Karena di banyak daerah bermasalah, daerah belum siap. Kemudian sistemnya terlalu kaku dan tidak fleksibel. Ada persolan teknis, tidak memberikan ruang untuk inovasi daerah dan sebagainya,” terangnya.
Bima berharap agar kiranya pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih terkait SIPD ini. Meskipun diakuinya tujuan SIPD sudah baik, akan tetapi perlu diiringi dengan kesiapan dari seluruh pemerintah daerah.
“Jadi, SIPD ini tujuannya bagus, tetapi harus diiringi dengan kesiapan-kesiapan di daerah semua. Untuk itu, kami meminta pemerintah pusat memberikan atensi lebih untuk melakukan bimbingan kepada pemerintah daerah. Karena ini akan mempengaruhi semua agenda pembangunan dan penyeragaman sistem ini,” papar dia.
Kemudian, pada raker ini kesembilan Walikota se-Kalimantan juga membahas masalah penyerderhanaan birokrasi dengan kehati-hatian dalam mengimplementasikannya.
“Yang poin kedua kita menyoroti juga di agenda raker ini, penyederhanaan birokrasi yang harus dilakukan dengan hati-hati, harus melihat struktur, dan potensi keunikan wilayah, kemudian menimbang faktor-faktor lain. Jangan sampai penyederhanaan ini tidak bisa dilaksanakan, karena tidak realistis. Jadi semangat dari pusat kita tangkap dan kita dukung, tetapi harus lebih hati-hati untuk diterapkan di daerah,” ungkap Bima Arya.
Permasalahan pemulihan ekonomi juga turut menjadi perbincangan dalam raker kali ini. Walikota Bogor ini mengajak agar sembilan Walikota yang tergabung dalam Komwil V APEKSI Regional Kalimantan untuk dapat bersama-sama memulihkan ekonomi.
“Yang ketiga, ingin bersama-sama Apeksi untuk mengembangkan potensi dari seluruh anggota APEKSI, agar terjadi akselerasi economy recovery. Kami melihat di Pontianak ini luar biasa, ekonomi berdenyut, tetapi Covid bisa dikendalikan. Ini saya kira salah satu contoh yang baik, ada ketegasan dari pemerintah, ketegasan dari pak Gubernur saya lihat di sini,” tutup Bima Arya.(**/amad)
Comment