Pontianak, Media Kalbar Pengamat Publik dan Praktisi Hukum, Dr. Herman Hofi Munawar menegaskan bahwa Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin tidak bisa diproses
PONTIANAK, Media Kalbar Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti lambannya penanganan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di Kalimantan Barat,
Pontianak, Media Kalbar Pergantian jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) di Polres Kubu Raya menjadi perhatian besar masyarakat. Pengamat Hukum dan
Pontianak, Media Kalbar Pergantian kepemimpinan di Bank Kalbar mulai memasuki babak baru. Setelah berakhirnya masa jabatan Rokidi sebagai Direktur Utama, Bank Kalbar
Pontianak, Media Kalbar Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar, menilai penangkapan pengusaha tambang Sudianto alias Aseng oleh Kejaksaan Agung Republik
Pontianak, Media Kalbar Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti keras pernyataan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen
Pontianak, Media Kalbar Langkah Bank Kalbar dalam menyalurkan program beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Program tersebut
Pontianak, Media Kalbar Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum, Dr. Herman Hofi Munawar menilai saat ini masih terjadi kontradiksi dalam praktik pelayanan publik di
PONTIANAK, Media Kalbar Dinamika hukum Indonesia memasuki babak baru dengan masa transisi pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Merespons hal
Pontianak, Media Kalbar “Tindakan oknum APH yang membujuk atau menekan tersangka untuk mencabut kuasa hukum adalah pelecehan terhadap sistem peradilan pidana itu
Pontianak, Media Kalbar Pengamat Publik dan Praktisi Hukum, Dr. Herman Hofi Munawar menegaskan bahwa Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin tidak bisa diproses
