Jakarta, Media Kalbar Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum (Kemenkum), mengumumkan hasil kajian perkara dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI). Menteri Hukum, Supratman
Pontianak, Media Kalbar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, secara resmi melantik tujuh notaris dalam sebuah upacara yang
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memberikan keterangan terkait topik amnesti yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini. Ia mengatakan pemerintah
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebut bahwa selain pengampunan dari Presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor,
JAKARTA, Media Kalbar Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memfasilitasi pertemuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi dalam
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi.
Surakarta, Media Kalbar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menghadiri deklarasi puncak pembubaran organisasi Jamaah Islamiyah (JI) di Surakarta, Sabtu (21/12/2024). Supratman mengatakan
Jakarta, Media Kalbar Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum (Kemenkum), mengumumkan hasil kajian perkara dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI). Menteri Hukum, Supratman
Jakarta, Media Kalbar Dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja tahun 2025, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melaksanakan kegiatan Refleksi Akhir Tahun
Jakarta, Media Kalbar Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih peringkat ke 3 sebagai badan publik informatif kategori Kementerian dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun
Jakarta, Media Kalbar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebutkan, bahwa Indonesia memerlukan Undang-Undang (UU) tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Ia mengungkapkan
