Bengkayang, Media Kalbar
Sebanyak 109 orang personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkayang yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuntut kepastian status kepegawaian dan kewenangan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Tuntutan itu mengemuka setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Rabu (11/11/2026), yang membahas kewenangan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.
Ketua Forum PPPK Polisi Pamong Praja Lintas Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Ferianus Zebua, saat menghubungi Suarakalbar.co.id, Jumat (13/11/2026) menyampaikan, personel Satpol PP PPPK Bengkayang saat ini berada dalam situasi dilematis.
“Di satu sisi, kami mengenakan seragam, menjalankan operasi penertiban, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan perintah pimpinan daerah. Di sisi lain, status dan kewenangan kami dalam penegakan hukum daerah masih kerap dipertanyakan, baik oleh pelanggar maupun dalam proses administrasi dan yudisial,” ujar Ferianus Zebua, selaku perwakilan 109 personel Satpol PP PPPK Bengkayang.
Menurut Ferianus, ketidakjelasan itu berdampak langsung pada efektivitas penegakan Perda dan Perkada di lapangan. Personel ragu mengambil tindakan tegas karena khawatir dianggap melampaui kewenangan. Sebaliknya, ketika tidak bertindak, mereka dinilai tidak menjalankan tugas.
Secara normatif, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun persoalan muncul pada Pasal 256 UU tersebut, yang menyebut Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan itu pula yang menjadi dasar tuntutan agar Satpol PP tidak sekadar dialihkan menjadi PPPK melalui mekanisme seleksi, melainkan ditetapkan sesuai amanat peraturan perundang-undangan sebagai jabatan fungsional PNS.
Dalam praktiknya, penegakan Perda yang bersifat yustisial hanya dapat dilakukan oleh personel yang memenuhi kualifikasi, termasuk melalui mekanisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sementara personel berstatus honorer atau Non-PNS hanya dapat membantu PPNS, bukan melakukan penegakan secara mandiri.
“Kondisi inilah yang menimbulkan ketimpangan. Banyak rekan kami telah mengabdi bertahun-tahun, memiliki pengalaman penegakan, dan telah mengikuti pendidikan serta pelatihan kedinasan, tetapi kewenangan formalnya belum setara dengan beban tugas yang diemban,” tegas Ferianus.
Atas nama 109 personel, Ferianus menyampaikan 4 (empat) tuntutan:
1.Kepastian Kewenangan,
Penegasan tertulis bahwa Satpol PP PPPK yang memenuhi kualifikasi memiliki kewenangan yang sama dalam penegakan Perda dan Perkada, termasuk tindakan penertiban non-yustisial.
2.Kesetaraan Status,
Peninjauan kembali kebijakan pengalihan Satpol PP menjadi PPPK agar selaras dengan Pasal 256 UU Nomor 23 Tahun 2014. Mereka meminta paling lambat tahun 2027, 109 personel Satpol PP PPPK Bengkayang wajib berstatus PNS.
3.Perlindungan Hukum,
Ada jaminan perlindungan hukum bagi personel yang menjalankan tugas sesuai prosedur, serta kejelasan mekanisme PPNS bagi personel yang memenuhi syarat.
4.Kesejahteraan dan Jenjang Karier,
Kepastian jenjang karier, angka kredit, dan kesejahteraan yang proporsional dengan risiko tugas di lapangan.
Ferianus menegaskan, perjuangan ini bukan sekadar soal status kepegawaian, melainkan soal kepastian hukum bagi masyarakat.
“Penegakan Perda yang dilakukan oleh aparat tanpa kewenangan yang jelas berpotensi menimbulkan gugatan, konflik di lapangan, dan melemahkan wibawa pemerintah daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, RDPU di BAP DPD RI tersebut menghadirkan perwakilan dari Kementerian Keuangan, KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemenaker, Badan Pengatur BUMN, BKN, PT Danantara Indonesia, dan pengadu untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
DPD RI melalui forum tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan agar aspirasi Satpol PP PPPK tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
“Bagi kami, perjuangan ini adalah tentang keadilan dan kepastian hukum. Kami ingin bekerja dengan tenang, bertindak sesuai kewenangan, dan dilindungi oleh hukum yang sama yang kami tegakkan setiap hari di tengah masyarakat,” pungkas Ferianus. (KUR/MK)
Comment