Sambas, Media Kalbar
Asosiasi BPD Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas menyatakan menolak Program transmigrasi
Hal ini disampaikan Pensius S.Pd Ketua DPK ABPEDSI Kec. Sajingan Besar yang juga Ketua BPD Desa Kaliau, melalui Media Kalbar/ mediakalbarnews.com , Minggu (13/7).
Pernyataan Sikap ABPEDSI adalah,
BPD Se-Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas menolak program transmigrasi di wilayah Sajingan Besar Kabupaten Sambas.
Adapun dasar penolakan itu disampaikan Pensius diantaranya,
1. Bahwasannya masyarakat Kecamatan Sajingan Besar masih belum diperhatikan kesejahteraan berkaitan dengan perusahaan perkebunan yang masuk ke wilayah Sajingan Besar. Hak masyarakat berupa lahan yang digarap oleh Perkebunan kelapa sawit belum ada kejelasan kontribusinya kepada masyarakat Kecamatan Sajingan Besar baik CSR maupun lahan Plasma seperti yang disampaikan pemerintah.
2. Wilayah Sajingan Besar sebagian besar adalah hutan kawasan dan Taman wisata Alam dimana kami masyarakat setempat tidak diperkenankan untuk menguasai tanah yang seharusnya menjadi Hak milik kami dari para leluhur/nenek moyang. Namun bertolak belakang dengan program transmigrasi dimana setiap transmigran akan diberikan lahan 2 hektar dan lahan perkarangan.
3. Adanya transmigrasi akan memicu konflik sosial di masyarakat karna berkesan penduduk luar Kalimantan diberi keistimewaan sementara masyarakat lokal belum diperihatikan kesejahteraannya.
4. Persoalan wilayah perbatasan akan cukup kompleks, jika ada transmigrasi baru. Sementara transmigrasi di Wilayah bejongkong Desa Sebunga sampai hari masih hak mereka belum terselesaikan oleh pemerintah.
“Untuk itu kami perwakilan masyarakat Kecamatan Sajingan Besar memberikan pernyataan sikap untuk menolak program transmigrasi dan meminta pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengindahkan dan membatalkan program transmigrasi di wilayah Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.” Pungkasnya.
Diketahui bahwa Kabupaten Sambas menjadi salah satu sasaran program transmigrasi yang direncanakan oleh Pemerintah. (Amad)
Comment