Sambas, Media Kalbar – Suasana politik di Kabupaten Sambas memanas. Ratusan massa dari kalangan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sambas Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sambas, Senin (1/9).
Aksi ini dipimpin langsung oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas, dengan Ketua HMI Cabang Sambas, Farhan, yang lantang menyuarakan seruan perubahan.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Dalam sebuah tatanan kehidupan, perubahan akan selalu terjadi, namun pertanyaannya adalah apakah kita ingin menjadi penonton perubahan atau pelaku perubahan,” teriak Farhan.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menilai pemerintah pusat maupun daerah telah gagal mewujudkan cita-cita keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Mereka menyinggung berbagai masalah nasional, mulai dari pelanggaran HAM yang belum tuntas, kebijakan DPR yang tidak berpihak pada rakyat, hingga mahalnya biaya pendidikan.
Massa menilai, janji keadilan dan kesejahteraan rakyat hanya menjadi slogan kosong, sementara rakyat semakin terhimpit dengan ketidakadilan struktural.
9 Tuntutan Panas Aliansi Sambas Bergerak
Dalam aksinya, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD Sambas:
1. Menolak kenaikan tunjangan gaji DPR.
2. Mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai bertentangan dengan peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
3. Mendesak DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
4. Mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Sambas.
5. Menuntut perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga honorer dan guru.
6. Mendesak Pemda segera membentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD).
7. Meminta kejelasan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang meresahkan masyarakat.
8. Menuntut penjelasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sambas.
9. Evaluasi menyeluruh terhadap Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sambas yang disebut menghabiskan 28 persen dari APBD.
Aliansi Sambas Bergerak memberi ultimatum tegas kepada DPRD Sambas. Mereka menuntut agar sembilan poin tersebut segera ditindaklanjuti dalam waktu 7×24 jam.
“Apabila DPRD tidak merespons dan melakukan langkah nyata, kami akan kembali dengan konsolidasi massa yang lebih besar. Ini baru awal, dan kami siap bergerak sampai perubahan benar-benar terjadi,” tegas Farhan.
Aksi ini berlangsung panas dengan kawalan ketat aparat keamanan. Namun, massa tetap menegaskan bahwa aksi mereka adalah bentuk perjuangan rakyat melawan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Sambas maupun bangsa Indonesia secara luas. (Rai)
Comment