SINTANG, MEDIA KALBAR- Serangkaian giat yang dilakukan AMPELAS Borneo (Aliansi Masyarakat Petani Plasma Borneo) dalam dekade beberapa hari lalu tidak ada menunjukkan titik terang penyelesaian dari pihak perusahaan khususnya Managemen PT. Julong Group.
Hasil Sidak DPRD Sintang dan Anggota Komisi D Tanggal 25 Maret 2022 di beberapa titik kebun petani plasma juga dianggap tidak ada tindak lanjut dari pihak Managemen PT. Julong Group untuk menaggapi sebanyak 17 poin tuntutan.
Dengan memperhatikan kebijakan yang ada maka Aliansi Masyarakat Petani Plasma Borneo, LBH MADN, Koperasi WKM dan Koperasi PAM mengadakan pemblokiran jalan poros Pos 2 Pabrik PT. Julong Group secara Ritual Adat Dayak pada Rabu (30/03/2022) agar pihak Managemen PT. Julong Group segera bertindak menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini.
Koordinator lapangan Hermansyah mengatakan aksi ini agar mendesak pihak Perusahaan PT. Julong Group untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini
Dalam penjelasannya adapun rentan waktu penutupan jalan ini adalah selama 3 hari ke depan, diharapkan adanya komunikasi dengan pihak Perusahaan secepatnya hingga semua permasalahan cepat diselesaikan.
“Nanti hasil kesepakatan dengan pihak perusahaan kita berharap ada hitam di atas putih dan bila perlu kita Notariskan itu maunya kami petani plasma, harap Hermansyah.
Ada 17 poin tuntutan AMPELAS Borneo, Yohanes Agustinus selaku Sekjen mengatakan bahwa sampai saat ini pihak Mangemen Perusahaan dan juga DPRD Sintang belum ada memberikan informasi kepada AMPELAS maupun LBH MADN terkait penyelesaian masalah ini.
” Kita juga menegaskan kepada perusahaan kita tidak pernah memaksa kepada mereka untuk menyelesaikan sekaligus dari 17 poin tuntutan tersebut, tetapi kita mau mana yang lebih urgent itu diselesaikan terlebih dahulu, jelas Yohanes.
Di sesi yang sama Ketua Umum LBH MADN Jelani Christo, S. H, M. H berharap dengan adanya tindakan ini Perusahaan dapat mengoreksi diri, menilai apa yang mereka lakukan selama ini adalah tindakan-tindakan kriminal dan tidak manusiawi.
Disampikannya, “Saya melihat dengan ada aksi seperti ini baru perusahaan mulai bergerak, yang tidak pernah lihat orang sakit dia lihat. Ada lahan yang di serobot sikit-sikit melapor kepolisian tanpa mengedepankan adat.
Harapan saya bahwa perusahaan bisa koreksi diri jangan tidak memanusiakan manusiawi, mereka datang ke sini adat aja nggak di hargai, tutup Jelani. (Martin)
Comment