Jakarta, MEDIA KALBAR – Pemerintah Kabupaten Sambas terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah perbatasan. Hal itu ditunjukkan langsung oleh Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. saat melakukan audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Satono membawa dua agenda utama, yakni pembangunan Sekolah Rakyat serta penguatan pembangunan sosial di kawasan perbatasan. Hasil audiensi itu menjadi kabar menggembirakan bagi Kabupaten Sambas, karena daerah ini dipastikan masuk dalam prioritas program pembangunan Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial.
Program Sekolah Rakyat yang dirancang dengan konsep boarding school itu dinilai sangat relevan bagi kebutuhan masyarakat Sambas.
Terlebih, daerah perbatasan membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjangkau anak-anak dari kelompok kurang mampu agar tetap memperoleh pendidikan yang layak.
Bupati Satono mengatakan, kesempatan bertemu langsung dengan Menteri Sosial menjadi langkah penting untuk menyampaikan kondisi riil masyarakat Sambas. Ia bersyukur aspirasi daerah perbatasan mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan langsung aspirasi daerah kami daerah perbatasan. Insya Allah, Sambas termasuk dalam program prioritas ini,” kata Satono.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas siap mengambil peran dalam mendukung keberhasilan program tersebut, terutama dalam menyiapkan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas.
Menurut Satono, Sekolah Rakyat di Sambas nantinya akan difokuskan bagi anak-anak fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak yang putus sekolah. Dengan demikian, kehadiran program itu diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara Pemkab Sambas dan Kementerian Sosial dalam memperluas akses pendidikan, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di kawasan perbatasan.(Rai)
Comment