KALBAR, MEDIA KALBAR – Ketua Yayasan Borneo Bela Negara, Rony Ramadhan Putra, menilai upaya pencegahan ekstremisme di Kabupaten Kubu Raya masih minim dan belum menjangkau akar persoalan. Pernyataan itu disampaikan menyusul kasus penyerangan menggunakan bom molotov yang diduga melibatkan seorang pelajar di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat.
Rony menyebut insiden tersebut bukan sekadar tindak kekerasan individual, melainkan sinyal adanya kerentanan struktural, khususnya di ruang digital, yang luput dari intervensi kebijakan.
“Berdasarkan pengalaman kami, individu yang terpapar paham ekstrem jarang bergerak sendiri. Ada jejaring dan komunitas—sering kali digital, yang menjadi ruang interaksi dan pembentukan identitas,” kata Rony, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan itu sejalan dengan keterangan juru bicara Densus 88, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, yang menyebut latar belakang dugaan keterlibatan pelajar dipicu paparan konten kekerasan di ruang daring.
Menurut Rony, kondisi tersebut membuat anak-anak mencari pengakuan dan rasa memiliki, yang kemudian dimanfaatkan oleh konten dan jejaring berorientasi ekstrem.
Dalam kacamata politik-keamanan, Rony menilai pencegahan selama ini terlalu terpusat di wilayah perkotaan dan belum merata.
Padahal, Kubu Raya memiliki karakter geografis strategis: berbatasan darat dengan Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau, berbatas laut dengan Kayong Utara, serta menjadi simpul mobilitas udara melalui Bandara Supadio.
“Dengan posisi itu, kewaspadaan harus kolektif. Pendekatan pencegahan tidak bisa parsial,” ujarnya.
Ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah, aparat keamanan, sekolah, organisasi masyarakat sipil, hingga penyintas—untuk membangun ekosistem pencegahan yang berkelanjutan.
Menurutnya, sosialisasi pencegahan radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Kubu Raya selama ini terbilang minim dan belum menyentuh kelompok rentan secara sistematis.
Rony juga menekankan peran politik keluarga dan lingkungan terdekat. “Pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak menjadi kunci. Negara perlu hadir lewat kebijakan literasi digital yang tegas dan terukur,” katanya.
Kasus di Sungai Raya, kata Rony, semestinya menjadi momentum evaluasi kebijakan pencegahan ekstremisme di tingkat daerah, dari pendekatan keamanan reaktif menuju strategi preventif yang menutup celah radikalisasi sejak dini.(Rai)
Comment