Pontianak, Media Kalbar
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat bantuan Hibah dari Negara-Negara donor melalui GCF sebesar 59,5 juta Euro atau sekitar 1 triliun Rupiah, untuk hal tersebut Pemprov Kalbar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan langkah-langkah program implementasi agar bantuan hibah tersebut bermanfaat langsung kepada masyarakat Kalimantan Barat.
“Ini dimanfaatkan untuk program selama 7 tahun, dimana program tetap melestarikan hutan juga berdampak kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan, mensejahterakan mereka lewat pengembangan-pengembangan potensi yang ada di daerah dimana mereka tinggal.” Kata Pj Gubernur Kalbar dr. H. Harisson, M. Kes., usai membuka acara diskusi penguatan para pihak dalam implementasi proyek GCF untuk pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (6/11).
Dijelaskan bahwa pada saat ini pemprov melalui kegiatan tersebut mengundang semua organisasi pemerhati lingkungan untuk ikut terlibat dalam merencanakan apa yang akan dilakukan kedepan, sehingga penggunaan dana tersebut tepat sasaran, efisien dan efektif sesuai tujuan yang diinginkan GCF.
Diharapkan oleh Pj Gubernur, dengan bantuan tersebut masyarakat di lingkungan hutan meningkat kesejahteraannya dengan tetap melestarikan hutan dan lingkungan.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani menjelaskan bahwa proses untuk memperoleh bantuan dari GCF itu dimulai sejak tahun 2012. Ini juga dengan melibatkan semua pihak NGO, pelaku usaha dibidang Kehutanan dan perkebunan. “Kita buat kerangka kerja, dimana ada 3 skema kegiatan yang kita lakukan yaitu satu kaitan dengan Kelembagaan dimana membuat aturan atau regulasi untuk jaga hutan, kedua bagaimana anggaran ini bisa langsung dinikmati masyarakat, terutama masyarakat dalam kawasan hutan dan di Baper Zone kawasan hutan.” Tuturnya.
Kemudian ketiga lanjut Adi Yani, bagaimana membuat land scape Kehutanan Lestari terhindar dari ancaman Kehutanan seperti illegal logging, illegal mining. “Ini juga searah dengan program pemerintah pusat yang value maxi 2030.
Untuk sasaran disampaikan Adi Yani, ada 5 Kabupaten dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Ketapang dan Kubu Raya yang meliputi sekitar 200 desa. (Amad)
Comment