SAMBAS, Media Kalbar – Ratusan orang massa dari gerakan Rakyat Bersuara Kabupaten Sambas menggelar aksi unjuk rasa damai pada Selasa (23/9/2025) di halaman Kantor Bupati dan DPRD Sambas. Aksi yang dipimpin oleh Erwin Saputra, S.E., M.H., mantan anggota DPRD Sambas ini menyoroti berbagai persoalan fundamental daerah mulai dari ekonomi masyarakat, transparansi keuangan daerah, hingga status tenaga honorer.
Sejak pagi, massa mulai bergerak dari sejumlah kecamatan. Mereka berkumpul di Tugu Rebung Kantor Bupati, sebelum akhirnya melakukan long march menuju DPRD Kabupaten Sambas. Orasi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat gabungan dari Polres Sambas, Brimob, Kodim 1208/Sbs, Satpol PP, dan Dishub.
10 Tuntutan Utama Massa
Dalam aksi tersebut, Rakyat Bersuara menyampaikan sepuluh tuntutan pokok, yakni:
1. Menuntut solusi atas ambruknya ekonomi masyarakat.
2. Transparansi terkait dana hibah Rp150 miliar.
3. Keterbukaan tata kelola keuangan daerah.
4. Penyelesaian isu hutang Pemda Rp273 miliar.
5. Ketidakadilan dan buruknya pembangunan infrastruktur.
6. Kepastian pengangkatan P3K paruh waktu dan tenaga honorer.
7. Evaluasi investasi perusahaan kebun sawit di Sambas.
8. Penguatan pengawasan dana desa.
9. Peningkatan pengawasan program Projumina.
10. Penetapan wilayah pertambangan rakyat di Subah dan Selakau Timur.
Disambut Forkopimda
Massa kemudian diterima langsung oleh Bupati Sambas H. Satono, Wakil Bupati H. Heroaldi Djuhardi Alwi, Ketua DPRD Ir. H. Abu Bakar, Sekda H. Ferry Madagaskar, Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo, Dandim 1208/Sbs Letkol Czi Priyo Hindrarto, serta unsur pimpinan DPRD dan kepala OPD.
Dalam audiensi, Wakil Bupati Heroaldi menyampaikan apresiasi atas aksi damai tersebut. “Kami anggap pertemuan hari ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Kami berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun perlu kesabaran karena semua butuh proses,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar, menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan dikawal. “Kami 45 anggota dewan dari 7 dapil akan memperjuangkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembahasan APBD,” katanya.
Bupati Satono menekankan lima poin utama yang menjadi perhatian Pemda: percepatan pembangunan jalan dan jembatan, penyelesaian masalah tenaga honorer dan PPPK paruh waktu, klarifikasi isu hutang daerah dan hibah Rp150 miliar, penanganan pertambangan rakyat, serta pembangunan infrastruktur prioritas di beberapa kecamatan.
“Pemerintah daerah terbuka menerima kritik. Namun, setiap usulan harus disampaikan melalui mekanisme resmi agar bisa ditindaklanjuti. Pembangunan butuh dukungan masyarakat untuk bisa berjalan efektif,” tegas Satono.(Rai)
Comment